Jejak Jan Darmaji dari kasino Petak Sembilan, SDSB sampai istana

Merdeka.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi, merupakan satu dari sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diangkat Presiden Joko Widodo. Pria yang dikenal dengan panggilan Apiang tersebut mendapat sorotan tajam karena disebut sebagai bekas bos judi.

Pernyataan tersebut dilontarkan pertama kali oleh Profesor Sosiolog dari Universitas Indonesia Prof. Thamrin Amal Tomagola setelah Jokowi melantik kesembilan Wantimpres di Istana Negara, Senin (19/1). Pernyataan tersebut ditulis Tamagola melalui akun Twitter pribadinya.

"Keprihatinan Sore: Astagfirullah, Bos Judi, Jan Darmadi alias Apiang dilantik hari ini jadi Anggota Wantimpres ! Pemberi pertimbangan judi?" tulis Tamagola, Senin (19/1).

Jan Darmadi yang merupakan putra pengusaha Dadi Darma pernah menjalankan bisnis judi ayahnya di Jakarta saat ibukota dipimpin Gubernur Ali Sadikin. Di era orde baru pimpinan Presiden Soeharto, pria yang menempuh pendidikan sekolah menengah di Singapura sempat menjalankan bisnis judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

Seperti apa perjalanan bisnis bos judi Jan Darmadi hingga menjadi Wantimpres, berikut rangkumannya.

Kelola judi di Petak Sembilan, Jakarta Barat

Jan Darmadi menempuh pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga hingga meraih gelar MBA di luar negeri. Pertengahan 1960, Jan kembali ke Indonesia dan menjalankan usaha ekspor-impor.Seperti dikutip dari buku 'Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia' karya Sam Setyautama dan Suma Mihardja, selain mengelola bisnisnya sendiri, Jan dipercaya meneruskan usaha ayahnya, Jau Fuk Sen. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem tersebut dipercaya memimpin sejumlah kasino milik ayahnya yang ada di Jakarta."Pertengahan 1960 ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usaha ekspor-impor dan meneruskan usaha ayahnya, Jau Fuk Sen, pemilik kasino PIX di Petak Sembilan dan kasino NIBC di Jakarta Theatre. Ia mendirikan real estate PT Antilope Maju dan PT Copy Las."Bersama adiknya Eddy Darmadi, ia mendirikan Darmadi Group yang membawahi 50 perusahaan yang kebanyakan bergerak di bidang properti, real estate, hotel, perkantoran, perstektilan, dan supermarket. Ia juga mempunyai saham di Panin Bankdan Bank Susila Bhakti.

Jadi bos judi SDSB di era Presiden Soeharto

Mulai dari ayahnya, Jau Fuk Sen keluarga Jan Darmadi dikenal dengan pusat pemerintahan. Di era orde baru (orba) pimpinan Presiden Soeharto, Jan dipercaya mengelola Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Meski pemerintah menyebut SDSB sebagai bentuk bantuan sosial, banyak ulama yang menyebut SDSB sebagai judi.Saat merdeka.com konfirmasi ke Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Roy Capella, ia membenarkan jika Jan Darmadi sempat mengelola SDSB. Namun menyebutkan, jika SDSB merupakan program pemerintah orde baru."Ya. Tapi sekarang Pak Jan sudah arif," ujar Roy Capella, Selasa (20/1).

Melaju mulus ke Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1). Jokowi sempat dikecam karena mengangkat Wantimpres yang berasal dari parpol pendukungnya saat pilpres kemarin.Satu dari sembilan Wantimpres yang diangkat Jokowi, Jan Darmadi yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem tersebut mendapat sorotan tajam. Pria yang dikenal dengan panggilan Apiang disebut sebagai bos judi.Jan Darmadi merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem. Terkait pengangkatan Jan yang merupakan kader partai pendukung pemerintah, banyak yang beranggapan jika pengangkatan tersebut merupakan bagi-bagi jatah partai yang selama ini turut memenangkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.Menyikapi kabar tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno beralasan, pengangkatan dan pelantikan Wantimpres adalah hak prerogratif Presiden Jokowi."Presiden dalam hal ini seperti diamanatkan UUD 45 presiden diminta atau tidak diminta membentuk (Wantimpres) selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilantik. Batas waktunya besok, hari ini dilantik," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).