Jelang Pilkada, Wapres JK tegaskan netralitas TNI-Polri
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis pernyataan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral dalam pemilu. Dia yakin netralitas para aparatur sipil negara (ASN) dapat dijaga dan mutlak.
"Netralitas saya yakin aparat aman," kata JK di Istana Wapres, Jl Merdeka Selatan, Selasa (26/6).
JK menegaskan siapa pun aparat negara yang terbukti tidak netral akan langsung dijatuhi sanksi. Dia menjelaskan Bawaslu bisa menindak para ASN yang tidak netral.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Ada Bawaslu, ada media, semua bisa melaporkan. Kalau pun terbukti langsung ambil tindakan," papar JK.
JK mencontohkan sanksi yang diberikan Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin lantaran diduga terlibat kampanye salah satu calon partai politik. Hasanuddin pun dicopot dari jabatannya.
"Sudah langsung diambil tindakan," papar JK.
Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan pihaknya sudah memaksimalkan pengamanan untuk pelaksanaan pilkada. Terutama di provinsi yang rawan seperti Papua, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Memang sudah ditingkatkan pengamanannya itu dari awal. Tapi insya Allah aman, tidak terjadi apa-apa," papar Syafruddin.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca SelengkapnyaAndika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaNetralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya