Jenderal Gatot tegaskan setia pada NKRI, tak bernafsu jadi presiden
Merdeka.com - Setelah demo kasus dugaan penistaan agama 4 November lalu banyak bermunculan isu-isu tak benar, salah satunya menyasar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Di media sosial beredar pesan jenderal bintang empat itu berkeinginan jadi presiden.
Isu lain yang berkembang adalah Gatot bakal dicopot dari jabatannya. Presiden Joko Widodo menepis langsung kabar tersebut. Kepala negara justru memuji kinerja Gatot sebagai pekerja keras.
Menanggapi kabar itu, Gatot menegaskan dirinya pernah bersumpah saat dilantik menjadi perwira TNI, pada 15 Maret 1982. Sumpah diucapkan di atas Alquran, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Siapa yang mengajukan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI? Agus mengaku tidak tahu bahwa namanya diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono lewat surat presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR RI pada Selasa, (31/10) lalu.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Kenapa Jenderal Agus menjadi calon Panglima TNI? Agus mengatakan, prajurit TNI yang mau memegang jabatan Pangdam harus bintang dua. Pun demikian, untuk prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan Wakasad. Dia mengatakan, harus menjadi Pangdam dahulu, karena Pangdam itu membawahi satuan teritorial dan satuan operasi.
"Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden," tegas Gatot dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Rabu (9/11).
Menurutnya, jika dirinya sebagai prajurit aktif punya hasrat jadi presiden sama saja melanggar sumpah. Gatot mengatakan, Presiden telah memerintahkan untuk menjaga dan mengelola ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
"Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, daripada saya menjadi Presiden," tegas Gatot saat menjadi narasumber di salah satu televisi swasta.
"Umur saya sudah 56 tahun. Kata pak ustaz kehidupan di dunia ini hanya sekejap mata saja dan kehidupan pribadi ada di akhirat," tambahnya.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan TNI sebagai garda terdepan siap menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut Gatot menyampaikan bahwa, Indonesia adalah negara muslim demokratis. Islam di Indonesia adalah Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
"Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus kita sadari semua, karena Indonesia tanpa umat muslim itu bukan Indonesia dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katholik, umat Hindu dan umat Budha, itu juga bukan Indonesia," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditanya mengenai netralitas TNI karena Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres.
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyatakan lokasi penurunan banner Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada Sabtu 15 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaSetiap pernyataan yang keluar dari mulut pejabat negara selalu ada rekam jejaknya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca Selengkapnya