Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jenderal Sutarman sebut Polri tak bisa bredel 'Obor Rakyat'

Jenderal Sutarman sebut Polri tak bisa bredel 'Obor Rakyat' Obor Rakyat di Kediri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Penyelidikan kasus dugaan kampanye hitam yang dilakukan tabloid Obor Rakyat di Bareskrim Polri tidak membuat langkah Pemimpin Redaksinya Setiyardi Budiono terhenti. Mantan wartawan Tempo ini semakin gencar mendistribusikan edisi ketiga dan menerbitkan edisi keempat tabloid Obor Rakyat. Semuanya isi beritanya hampir serupa, yakni berita negatif tentang Capres Joko Widodo (Jokowi).

Di lain pihak Polri tidak mampu mencegah jurnalisme kuning ini kembali terbit. Alasannya, tidak ada aturan yang mengizinkan Polri untuk melakukan pembredelan.

"Sekarang siapa institusi yang menghentikan orang agar tidak mencetak. Itu bukan ranahnya polisi. Polisi kan penegak hukumnya. Tapi yang melarang orang yang tidak punya izin kemudian mencetak dan disebarkan itu siapa?" ujar Kapolri Jenderal Sutarman di STIK, Jakarta, Rabu (25/6).

Sutarman menilai, pemimpin redaksi ini sengaja memanfaatkan celah tersebut untuk tetap menyebarkan tabloid ini. Padahal konten yang disajikan sarat muatan kampanye hitam.

"Itu memanfaatkan aturan. Kita kan sudah menegakkan hukumnya. Dari laporan yang kita berikan pasal 310 dan 311 nya sebagaimana laporan sedang dalam sidik. Tapi mekanisme seperti itu. Itulah sistem hukum kita," sambung dia.

Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Untuk memperkuat data dan bukti, Polri mengundang sejumlah ahli bahasa dan pidana. (mdk/gib)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaksa Agung Mengadu Brimob Pernah Kepung Kejagung, Dankorbrimob Buka Suara
Jaksa Agung Mengadu Brimob Pernah Kepung Kejagung, Dankorbrimob Buka Suara

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh oknum Brimob Polri.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Rektor Unika Mengaku Ditekan Polisi, Komjen Fadil Imran Angkat Bicara
Rektor Unika Mengaku Ditekan Polisi, Komjen Fadil Imran Angkat Bicara

Kabarhakam memastikan apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan.

Baca Selengkapnya
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Baca Selengkapnya
Polri Minta Masyarakat Laporkan Personel Kedapatan Tak Netral di Pemilu: Propam Menunggu
Polri Minta Masyarakat Laporkan Personel Kedapatan Tak Netral di Pemilu: Propam Menunggu

Polri menegaskan netral pada setiap pelaksanaan Pemilu.

Baca Selengkapnya