Jika Pengguna Tak Patuhi Social Distancing, DPR Sarankan KRL Setop Beroperasi

Merdeka.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus angkat suara atas kepadatan penumpang di moda-moda transportasi massal, seperti KRL. Dia menegaskan, semua pihak termasuk operator angkutan umum harus menjalankan instruksi social distancing yang dikeluarkan pemerintah.

"Soal social distancing misalnya 1 meter jarak orang per orang. Terkait ini saya lihat memang di kereta itu sudah tidak logis. Karenanya mesti diatur. Kementerian Perhubungan, Dirjen Kereta Api, melalui operator harus mengatur ini. Ini kan perlu kepedulian kita semua ini supaya virus ini tidak menyebar," kata dia, kepada merdeka.com, Senin (23/3).

"Kalau masih berdesakan seperti hari normal itu bahaya sekali. Kalau satu, dua orang atau tiga, empat dalam kondisi terinfeksi virus kemudian berada di tengah-tengah orang sepadat itu. Begitu bubar dari kereta kan ke mana-mana membawa virus. Itu sangat berbahaya," lanjut dia.

Politikus PDIP ini mengatakan, penyebaran Covid-19 kian meluas. Hal ini mesti ditanggapi dengan baik oleh semua elemen bangsa. Termasuk operator angkutan umum. Dia bahkan menyatakan bahwa opsi menghentikan operasi transportasi sudah selaiknya diambil.

Social distancing, kata dia, mensyaratkan kepatuhan dari masyarakat termasuk ketika menggunakan transportasi umum. Hal ini yang mesti diperhatikan dengan serius. Jika kemudian masyarakat tidak dapat patuh, maka satu-satunya jalan adalah menghentikan sementara operasi angkutan massal.

"Kalau ternyata dengan itu pun semua tidak patuh, tidak ada cara lain. Setop itu transportasi umum. Dari pada terjadi penyebaran yang sangat masif pada akhirnya kita kesulitan mengatasinya," ungkapnya.

Dalam pandangan Komisi V, Pemerintah sebenarnya sudah memberi pesan kepada semua pihak agar untuk membatasi kontak orang per orang. Dalam konteks transportasi umum, pesan itu harus bisa ditangkap oleh operator.

"Menurut saya, itu operator yang tidak bisa menterjemahkan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan sudah sampaikan, memang kebijakan kita tidak lock down. Coba diatur. Ternyata diatur tidak bisa," ujar dia.

"Kalau sudah diatur tidak bisa, tinggal dilihat, kalau benar-benar tidak bisa justru kita khawatir penyebaran tambah masif, tidak ada cara lain stop. Karena lebih baik tidak terinfeksi daripada cari rejeki paksakan diri," imbuhnya.

Dia pun mengakui, sulit pula menjalankan imbauan social distancing di KRL. Misalnya, bagaimana mungkin mengatur agar penumpang menempati gerbong dengan jarak 1 meter dari yang lain.

Kalau pun skema itu bisa dilakukan, lanjut dia, pertanyaan berikutnya terkait tingkat keterisian orang dalam satu gerbong. Hal ini nantinya berkaitan erat dengan biaya operasi KRL. "Berapa orang isi satu gerbong? Ekonomis atau tidak? Kalau sudah tidak ekonomis lagi jalan kereta, tinggal bicara sama Pemerintah ini kereta tidak ekonomis lho. Kami bisa bangkrut ini. Ya sudah setop. Hak mereka (operator) kok," tegas Lasarus.

"Kalau misalnya Pemerintah tetap mencari jalan ya subsidi kan bisa dibicarakan. Tetapi itu jauh lebih baik ketimbang virus ini menyebar tanpa terkontrol," tandasnya.

Akui Sulit Jalankan Imbauan Social Distancing di KRL

Dia pun mengakui, sulit pula menjalankan imbauan social distancing di KRL. Misalnya, bagaimana mungkin mengatur agar penumpang menempati gerbong dengan jarak 1 meter dari yang lain.

Kalau pun skema itu bisa dilakukan, lanjut dia, pertanyaan berikutnya terkait tingkat keterisian orang dalam satu gerbong. Hal ini nantinya berkaitan erat dengan biaya operasi KRL. "Berapa orang isi satu gerbong? Ekonomis atau tidak? Kalau sudah tidak ekonomis lagi jalan kereta, tinggal bicara sama Pemerintah ini kereta tidak ekonomis lho. Kami bisa bangkrut ini. Ya udah stop. Hak mereka (operator) kok," tegas Lasarus.

"Kalau misalnya Pemerintah tetap mencari jalan ya subsidi kan bisa dibicarakan. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang virus ini menyebar tanpa terkontrol," tandasnya.