Jimly: Kasus Ahok tidak ada contohnya dalam sejarah

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran pertama Pilgub DKI Jakarta masih menjadi kekurangan yang harus diperbaiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. DPT dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan target pemilih di Jakarta sebesar 77,5 persen belum tercapai.

"Partisipasi pemilih kita ini belum mencapai target 77,5 persen. Tapi dibandingkan 2015 sudah meningkat, tadinya 70-an sekarang sudah 74 persen. Sudah bagus. Tetapi harusnya lebih tinggi, salah satu faktornya adalah DPT," kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).

Masalah DPT, kata Jimly, terlihat saat dirinya meninjau pelaksanaan pencoblosan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Salemba. Dari total 3.500 penghuni Lapas yang memiliki hak pilih, hanya sekitar 15 persen yang terdaftar dan bisa menggunakan suaranya.

"Contohnya saya sendiri, waktu Pemungutan suara saya ke Lapas Salemba ada 3.861 penghuni. 10 persen saja KTP luar DKI, jadi 3.500 di dalam tapi yang milih hanya 349. Artinya 15-an persen, ada masalah pendaftaran pemilu," jelasnya.

Jimly melihat, rendahnya angka partisipasi publik dalam pencoblosan putaran pertama juga disebabkan karena kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama.

"Kasus Ahok DKI ini kan tidak ada contohnya dalam sejarah. Di mana emosi kelompok sampai ke langit. Sampai ke ubun-ubun semua. Baik yang pro maupun kontra. Kalau begini tingkat partisipasi enggak bisa tinggi. Maka harus kita manfaatkan," ujar Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku telah memberikan saran kepada KPU dan Bawaslu untuk melihat kasus Ahok secara bijak. Sikap tersebut diperlukan agar partisipasi warga Jakarta meningkat dan demokrasi dapat terbangun dengan adil dan berintegritas.

"Saya kasih nasihat ke KPU, Bawaslu, khususnya DKI dan pihak semua masyarakat mari lihat kasus DKI secara positif jangan negatif melulu," terangnya.

"Pertama untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Kedua untuk menunjukkan demokrasi kita adil dan berintegritas. Karena ini DKI orang emosi maka KPU Bawaslu buktikan kalau netral profesional," pungkas Jimly. (mdk/cob)