Jokowi: Ada PPKM Ekonomi Turun Enggak Apa-apa, Asal Covid-19 Juga Menurun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut tak masalah apabila ekonomi menurun akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Namun, dia meminta agar kasus virus corona (Covid-19) juga ikut turun.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video rapat pada Minggu (31/1/2021).
"Menurut saya, hati-hati ini turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal covid-nya juga turun. Tapi ini ndak (kasus Covid-19 tidak turun)," ujar Jokowi.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Kapan gelombang puncak Covid-19 di Indonesia? Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada dua kali gelombang puncak yang menghantam Indonesia selama kurun 3 tahun terakhir ini.Gelombang pertama pada 15 Juli 2021 akibat varian Delta dengan rata-rata laporan positif harian 16.041 kasus, dan 16 Februari 2022 oleh varian Omicron sebanyak 18.138 kasus.
-
Apa saja penyakit kritis yang meningkat? Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik (jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, dan lainnya) di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di tahun 2022.
Alih-alih menurun, dia mengatakan kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat justru naik. Hal ini dikarenakan kebijakan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif.
"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," jelasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya mengkalkulasi setiap kebijakan yang diambil dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Dia ingin jajarannya mencari formula yang tepat agar kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona dapat efektif.
"Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula. Formula standar itu enggak ada, negara lain juga enggak ada, yang bener yang mana juga enggak ada, yang lockdown kan juga eksponensial juga," kata Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Jawa-Bali mulai 11-25 Januari untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan PPKM kemudian diperpanjang dari 25 Januari sampai 8 Februari 2021.
Pasalnya, PPKM yang diterapkan 11-25 Januari 2021 belum bisa menekan laju penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali. Setidaknya, ada 7 provinsi dan 73 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM sejak 11 Januari.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemacetan kembali terjadi di Jakarta, terutama setelah pandemi covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kasus Covid-19 terlihat di Depok, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaTjandra Yoga Aditama mengatakan, tren peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain masih perlu diwaspadai.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut juga diiringi dengan penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaSelain menyoroti angka kematian tinggi akibat penyakit tidak menular, Jokowi menekankan pentingnya pencegahan stunting atau gizi buruk.
Baca SelengkapnyaPerekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 5,11 persen di tengah pelemahan ekonomi global.
Baca Selengkapnya