Jokowi beri Lapindo waktu 4 tahun lunasi Rp 781 miliar

Merdeka.com - Presiden Jokowi menyepakati pembelian aset PT Minarak Lapindo untuk membantu korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Nantinya pemerintah akan membayar Rp 781 miliar sebagai ganti rugi korban Lapindo.

Sebelum memutuskan ini, Jokowi telah bertemu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk berdiskusi. Jokowi tak masalah jika sementara pemerintah yang rugi jika itu membawa kebaikan bagi korban lumpur Lapindo.

"Ya hanya itu (caranya), karena kemarin presiden langsung bertemu bupati, gubernur, dan bagaimana rakyat di wilayah terdampak nunggu 8 tahun, tanpa kejelasan. Maka negara harus hadir, harus segera diselesaikan, bisa diselesaikan solusi yang disetujui semua pihak, baik korban, minarak lapindo, sesuai keputusan MK sebelumnya segera diputuskan," ungkap Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana, Jumat (19/12).

Dalam rapat itu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sudah menyampaikan kalau Minarak Lapindo tidak memiliki kemampuan membayar ganti rugi korban. Jokowi, kata Andi, ingin persoalan Lapindo cepat selesai.

"Ya kita cari caranya supaya ganti rugi itu, supaya dari komunikasi selama ini, pemerintah akan ambil lahan yang dikuasai Lapindo, agar diberi kesempatan 4 tahun untuk melunasi," ujarnya.

Dalam keputusan itu, bahkan Jokowi sempat tidak berpikir apa sanksi yang akan diberikan kepada Minarak Lapindo jika tidak melunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah dalam 4 tahun tersebut. Jokowi hanya mempertimbangkan kesejahteraan para korban lumpur yang sulit bertahan hidup selama ini.

"Presiden tidak berpikir (sanksinya), (berpikirnya) rakyat sudah menunggu. Fokus bagaimana caranya supaya harapan yang tertunda ini bisa dipenuhi. Itu saja fokusnya. Hal-hal lain terkait fairness dari minarak lapindo, kami pikirkan kemudian," papar Andi.