Follow
Jokowi dan pimpinan DPR bahas PMN agar masuk dalam APBNP 2016
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk APBN 2016 yang telah disahkan DPR.
"Pertama-tama kita menyampaikan ucapan selamat kepada pihak-pihak khususnya mengenai pahlawan. Kedua kita ingin ngopi-ngopi bersama sambil membicarakan APBN dan juga yang berkaitan dengan penempatan daripada PMN yang tentu ini menjadi perhatian kita bersama," kata Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan di Istana, Jakarta, Kamis (5/11).
Setya menambahkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) belum masuk dalam APBN 2016 yang pada akhir bulan kemarin telah disahkan dalam sidang paripurna DPR. Menurut Novanto, pemerintah dan DPR sedang mencari solusi bagaimana PMN bisa masuk dalam APBNP 2016.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana APJII mau bantu PDNS? Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua aspek keamanan diperhatikan dengan seksama dan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. 'Kami berharap bahwa pemerintah dan semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber kita. APJII siap mendukung setiap upaya untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan,' terangnya.
-
Bagaimana DPR berpartisipasi dalam Museum BNPT? Hadir mewakili Komisi III, Ahmad Sahroni menegaskan dukungannya pada kinerja penanggulangan teroris yang dilakukan oleh BNPT di bawah pimpinan Komjen Rycko.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"Kita saling mencari jalan keluar untuk tentunya lebih jauh untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan rakyat. Sehingga kita perlu mengadakan suatu pembicaraan yang santai, sambil ngopi. Tentu ini hal-hal yang sangat penting," jelas Novanto.
"Itu kan nanti pembicaraan APBNP jadi itu kita lihat nanti komisi-komisi yang sudah secara terkait nanti khususnya komisi 6 dan komisi 11. Kita lihat perkembangannya dan tentu kita akan sampaikan kembali," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Hingga pukul 11.03 WIB, pertemuan tertutup itu masih berlangsung
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan Prabowo terkait penetapan pagu anggaran makan bergizi gratis
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya