Follow
Jokowi diminta bentuk tim kepresidenan ungkap kasus Munir
Merdeka.com - Direktur Imparsial, Al Araf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk tim kepresidenan untuk menyelesaikan kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Penyelesaian kasus Munir merupakan satu dari tiga poin yang didorong Imparsial dalam pertemuan 22 pakar hukum dengan Presiden di Istana Merdeka sore ini.
"Saya meminta Presiden membentuk tim kepresidenan untuk menyelesaikan kasus Munir, untuk membuka kembali kasus Munir. Atau paling tidak membentuk tim khusus di Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus Munir," ungkap Al Araf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
Imparsial juga mendesak, Presiden segera membuka hasil penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi temui? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
pernah dibentuk Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TPF bentukan SBY kini telah diberhentikan.
"Kami minta pembentukan tim baru untuk menyelesaikan kasus Munir. Juga meminta Jaksa Agung agar mengajukan PK (peninjauan kembali) dalam menyelesaikan kasus Munir," terangnya.
Poin kedua, Imparsial mendesak Presiden Jokowi segera mereformasi peradilan militer. Hal ini sejalan dengan dorongan revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.
"Revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 kan agenda yang krusial dalam reformasi peradilan militer untuk meletakkan agar militer tunduk dalam peradilan umum," ujarnya.
Adapun poin ketiga, lanjut Al Araf, Imparsial mendorong Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus orang hilang. Rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini pernah direkomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada era SBY.
"Kami hanya menyampaikan sebatas masukan, nanti akan diinput tim kepresidenan untuk peta hukum dan jalan hukum," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK
Baca Selengkapnya
Menurut Todung, keempat menteri yang bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan memang berkaitan dengan bansos.
Baca Selengkapnya
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca Selengkapnya
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya
Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca Selengkapnya
Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.
Baca Selengkapnya
Gibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca Selengkapnya
Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan empat menteri ini berdasarkan hasil rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.
Baca Selengkapnya
Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca Selengkapnya