Follow
Jokowi Dorong MA Kurangi Hambatan Penanganan Gugatan Perdata
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Mahkamah Agung melakukan upaya strategis. Salah satunya untuk mengurangi hambatan hukum dalam percepatan pembangunan ekonomi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 dalam siaran teleconference, Selasa (22/2).
"Melalui percepatan penanganan perkara perdata, kemudian melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan," ungkapnya dalam saluran youtube Sekretariat Presiden, Selasa (22/2).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Jokowi juga ingin MA tetap konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Mulai perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
"Melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," bebernya.
Dia yakin dengan upaya penegakan hukum yang efektif, MA bisa berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial. Serta memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang dicita-citakan.
"Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca Selengkapnya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Ganjar dan Mahfud akan memperjuangkan penegakkan hukum adil bagi semua pihak.
Baca Selengkapnya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam ini memahami kebijakan pemerintah untuk penyandang difabel tidak bisa dibuat seragam.
Baca Selengkapnya
Mahfud berjanji akan menghentikan modus pailit BUMN untuk mencegah bayar utang.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan seluruh penyandang disabilitas di Jakarta akan mendapatkan haknya.
Baca Selengkapnya
Ganjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tapi jadi tanggung jawab bersama.
Baca Selengkapnya