Follow
Jokowi: Hakim Bersih dan Berkualitas Harus Diberikan Penghargaan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim. Salah satunya, dengan memberikan reward and punishment kepada hakim yang berkredibilitas tinggi.
"Kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan kredibilitas hakim. Untuk itu, perlu diterapkan reward dan punishment secara konsisten," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Laporan Tahunan MA di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
"Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberikan apresiasi dan penghargaan," sambungnya.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Bagaimana Polri menerapkan merit system? 'Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan merit system di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,' tambah Sahroni.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
Menurut dia, apabila kedua hal itu konsisten diberikan maka akan tercipta peradilan yang sesuai harapan masyarakat. Para hakim juga akan semangat membuat keputusan yang berkeadilan.
"Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan ada bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum," kata Jokowi.
Dia turut mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2019 yang dinilai telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan. Tercatat ada 20.275 beban perkara dan saat ini hanya tersisa 217 perkara yang belum diputuskan, pada 2019.
"Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," ucapnya.
Jokowi juga mendorong MA menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat serta berbiaya ringan. Terlebih, saat ini ada e-filling (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-summon (pemanggilan pihak secara online) hingga e-litigation (persidangan secara online).
"Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin Sederhana semakin cepat dan semakin transparan," tutur dia.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Jokowi menimbang bahwa negara mesti memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
Baca Selengkapnya
Dari sisi hakim, lanjut Aji Prakoso, juga harus memegang teguh janji menjaga integritas diri dan lembaga peradilan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kenaikan gaji para hakim saat ini masih dikaji dan dihitung kementerian terkait.
Baca Selengkapnya
Prabowo siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan
Baca Selengkapnya