Jokowi: Hakim Bersih dan Berkualitas Harus Diberikan Penghargaan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim. Salah satunya, dengan memberikan reward and punishment kepada hakim yang berkredibilitas tinggi.
"Kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan kredibilitas hakim. Untuk itu, perlu diterapkan reward dan punishment secara konsisten," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Laporan Tahunan MA di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
"Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberikan apresiasi dan penghargaan," sambungnya.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana Polri menerapkan merit system? 'Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan merit system di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,' tambah Sahroni.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi memberikan penghargaan? Presiden Joko Widodo hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta, Senin (01/07).Di kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan atau menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya.
Menurut dia, apabila kedua hal itu konsisten diberikan maka akan tercipta peradilan yang sesuai harapan masyarakat. Para hakim juga akan semangat membuat keputusan yang berkeadilan.
"Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan ada bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum," kata Jokowi.
Dia turut mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2019 yang dinilai telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan. Tercatat ada 20.275 beban perkara dan saat ini hanya tersisa 217 perkara yang belum diputuskan, pada 2019.
"Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," ucapnya.
Jokowi juga mendorong MA menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat serta berbiaya ringan. Terlebih, saat ini ada e-filling (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-summon (pemanggilan pihak secara online) hingga e-litigation (persidangan secara online).
"Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin Sederhana semakin cepat dan semakin transparan," tutur dia.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Prabowo dalam audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJokowi menimbang bahwa negara mesti memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
Baca SelengkapnyaDari sisi hakim, lanjut Aji Prakoso, juga harus memegang teguh janji menjaga integritas diri dan lembaga peradilan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kenaikan gaji para hakim saat ini masih dikaji dan dihitung kementerian terkait.
Baca SelengkapnyaPrabowo siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan
Baca Selengkapnya