Jokowi Harap e-Court Sebagai Jalan Mewujudkan Transparansi Yudisial
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang telah menerapkan sistem aplikasi pengadilan elektronik atau e-Court. E-Court merupakan layanan pendaftaran perkara online, pembayaran online dan pemanggilan online.
Sistem e-court MA memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. E-Court diluncurkan oleh Ketua MA, M Hatta Ali di Balikpapan pada Jumat (13/8).
Jokowi mengatakan penerapan e-Court akan mempercepat terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Saya berharap implementasi e-Court juga sebagai jalan untuk mewujudkan transparansi yudisial," ucap Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pleno MA RI tahun 2019 dalam rangka laporan tahunan MA tahun 2018 di Cendrawasih Room, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).
Jokowi juga menginginkan e-Court bisa membangun kultur baru di lingkungan MA. Misalnya kultur meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang inovatif.
Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini melanjutkan, sistem e-Court MA memang sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia. Sebelumnya, kata Jokowi, banyak yang beranggapan bahwa hukum dan keadilan di Indonesia bisa diperjual belikan.
Banyak juga yang beranggapan bahwa peradilan perdata mahal, lama, rumit dan sulit dieksekusi. Kemudian ada yang menyebut yang berkuasa di Tanah Air adalah mafia kasus dan mafia peradilan.
"Banyak yang beranggapan bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan. Tetapi saya yakin bahwa dengan perbaikan, dengan pembaharuan, dengan reformasi, dengan sistem peradilan Indonesia yang dilakukan secara konsisten oleh MA semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah," kata Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung meluncurkan 5 aplikasi baru untuk mewujudkan peradilan modern berbasis IT.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaBelanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa (20/2).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca Selengkapnya