Jokowi harusnya klarifikasi, bukan menindak penyebar isu TKA ilegal

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera memberikan konfirmasi soal jumlah pasti buruh ilegal asal China yang datang ke Indonesia. Sebab, menurutnya, rumor 10 juta buruh ilegal China itu telah meresahkan masyarakat.

"Wajar saja jika presiden menolak angka 10 juta yang katanya disebut-sebut di medsos. Karena jumlah TKA ilegal itu memang kelihatannya tidak mencapai angka itu. Data itu yang saya kira perlu dipastikan dan disampaikan ke masyarakat," kata Saleh melalui pesan tertulisnya, Selasa (27/12).

Presiden Joko Widodo meminta aparat menindak tegas penyebar isu 10 juta tenaga kerja asing ilegal. Saleh menilai penyebar isu memiliki tujuan baik agar pemerintah lebih waspada.

"Saya berbaik sangka bahwa penyebar isu 10 juta TKA ilegal tidak memiliki niat buruk. Bisa saja, isu itu disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yang diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi untuk menindaknya.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan jika kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.

"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.