Follow
Jokowi: Jika Lurah Susan dipecat bisa merembet seluruh Tanah Air
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menganggap persoalan protes terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli bukan masalah sepele. Persoalan protes terhadap Lurah Susan adalah masalah serius.
"Diprotes masalah agama, ini tidak sekali akan minta lagi, kalau (Lurah Susan) dipecat bisa merembet ke seluruh Tanah Air. Saya sampaikan tidak (memecat). Kemajemukan kebhinekaan itu anugerah yang tidak boleh kita pertentangkan," kata Jokowi saat menerima penghargaan sebagai tokoh Pluralis 2014 dari Lembaga Pemilih lndonesia di Jakarta, Senin (30/12).
Menurut Jokowi, kasus Lurah Susan bisa menjadi contoh pluralisme di Jakarta. "Seperti masalah Lurah Susan ini masalah apa yang mau kita cari? Lurah kan yang bisa melayani masyarakat, masalah kemampuan dan kompetensi bukan masalah lainnya," jawab Jokowi.
-
Kenapa Pramono Anung prihatin dengan kondisi SLB di Jakarta Utara? Menjawab keluhan itu, Pramono mengatakan segera untuk membangun SLB, ia merasa prihatin dan meminta untuk jadi perhatian kepada anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI-P.'Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, tidak mungkin, tidak ada yang menangani. Kalau tidak kasian sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan,' jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Bagaimana Suswono ingin mengatasi masalah daya beli warga di Jakarta? 'Ini juga ada korelasinya dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Tentu hal seperti ini lah yang menjadi pemikiran kami bersama Pak RK tentu saja sebagai calon gubernur, untuk bagaimana agar pasar-pasar yang sudah ada ini bisa diramaikan,' ungkapnya.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kenapa Jokowi menyindir Gubernur Lampung? Jokowi sempat menyindir Gubernur Lampung. Kepada awak media, ia mengatakan jalanan yang baru saja ia lewati mulus dan halus. "Jalannya mulus, halus. Bahkan Pak Zul (Mendag Zulkifli Hasan) sampai tertidur. Semua yang di mobil tertidur saking mulusnya," sindir Jokowi.
Penghargaan tokoh pluralis diberikan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens kepada Jokowi di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta. Menurut Boni, selain Jokowi, ada lima tokoh lain yang dinobatkan sebagai tokoh pluralis 2014.
Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, dan Ali Masykur Musa. Namun hanya Jokowi dan Ali Masykur Musa yang hadir, sedangkan lainnya diwakili untuk menerima penghargaan ini.
"Penghargaan ini merupakan hasil kajian kualitatif kita terhadap sejumlah tokoh capres dan cawapres presiden di bulan November yang merupakan hasil dari pandangan para tokoh masyarakat, pakar dan aktivis," kata Boni.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Suswono dilaporkan ke Bawaslu oleh Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit.
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya
Walaupun usulan itu disadarinya akan berbenturan dengan sistem pilkada yang sudah mengharuskan Gubernur dipilih bersama Wakil.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya akhirnya paham alasan pemerintah memindahkan ibu kota
Baca Selengkapnya
Instruksi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, kasus semacam ini tak bisa ditolerir.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaDia melihat, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Suswono terkait ucapan tersebut.
Baca Selengkapnya
Kader Demokrat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya