Jokowi minta Bakamla pimpin operasi tangkap pencuri kekayaan laut

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah menilai sudah terlalu banyak dan terlalu lama kekayaan laut Indonesia dikuras dan dicuri. Oleh karena itu, pemerintah bakal membentuk tim khusus secara terpadu guna memerangi kejahatan tersebut.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pencuri ikan atau kekayaan laut Indonesia ditindak tegas. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan pembentukan tim.

"Saya meminta kepada Bapak Presiden. Tadi akan diserahkan kepada Bakamla (Badan Keamanan Laut). Jadi semua harus ikut operasi Bakamla," kata Tedjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Tedjo, tim terpadu nantinya akan berisi semua pihak terkait seperti TNI AL, Kepolisian, Beacukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga ke Pengadilan. Tedjo mengatakan, pemerintah juga akan semakin ketat dalam pengawasan kapal-kapal yang beroperasi di seluruh wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) yang terjadi di daerah terpencil di wilayah Maluku.

"Terpadu itu begini, jadi operasi jelas, waktunya jelas, kemudian komando jelas termasuk dalam penegakan hukum, ya. Jangan sampai kapal ini sampai pengadilan tak ada pengawasan. Tetapi selain illegal fishing, kita tegakkan juga legal fishing. Artinya kapal itu ada surat ijinnya ada, ini harus kita benahi juga. Kalau tak ada ijinnya dan jelas melanggar, tak ada alasan lain pengadilan, (kapal) disita negara, dimusnahkan, akan kita tenggelamkan," tuturnya.

Untuk diketahui, dunia internasional tengah menyoroti kasus perbudakan ABK di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan ABK tersebut terdiri dari WN Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand tersebut diduga diperbudak oleh perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia, PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Selain itu, PBR melakukan tangkap ikan yang disinyalir juga dilakukan secara illegal. Produk ikan olahan itu kemudian didistribusikan ke supermarket-supermarket di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

(mdk/siw)