Follow
Jokowi minta usulan RUU Wawasan Nusantara merujuk pada konstitusi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan agenda membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Wawasan Nusantara. Menurut Jokowi, RUU ini merupakan usul dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada presiden untuk dibahas bersama.
"Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPD untuk mengusulkan RUU ini," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (17/11).
Jokowi menjelaskan, masalah wawasan nusantara bagi negara kepulauan seperti Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Untuk bisa memberikan pandangan dan menentukan sikap yang tepat terkait RUU ini, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri untuk mempelajari secara komprehensif mengenai urgensi, tujuan, manfaat, relevansi, substansi serta implikasi dari RUU ini
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
"Saya minta RUU ini dikaji dengan cermat dan hati-hati dengan merujuk pada konstitusi serta mempertimbangkan semua aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis," ujar Jokowi.
Rapat Terbatas ini dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selanjutnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan usulan DPR.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca Selengkapnya