Jokowi: Saya mendukung penuh kerja KPK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen memberantas korupsi. Jokowi juga mendukung penuh kerja KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 dan Peluncuran Program Jaga di Gedung Balai Kartini Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).
"Terkait dengan hukum tindak pidana korupsi, saya mendukung penuh kerja KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian," ungkap Jokowi disambut tepuk tangan riuh para hadirin.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
Jokowi mengakui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih tinggi yakni pada urutan ke-88, sedikit membaik dari sebelumnya pada urutan 107. Urutan IPK Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara di ASEAN seperti Malaysia (52), Thailand (38), dan Filipina (38).
Jokowi meyakini, tingginya IPK tersebut lantaran belum optimalnya langkah Kepolisian dan Kejaksaan dalam mendukung kerja KPK. Oleh karena itu, Jokowi meminta Polri dan Kejaksaan secepatnya melakukan reformasi internal di masing-masing institusi.
"Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Polri dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK," kata dia.
Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta penegak hukum meningkatkan transparansi penanganan perkara. Setiap perkara yang ditangani harus disampaikan kepada publik tanpa dimanipulasi penyelesaiannya.
"Harus disampaikan kepada publik penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa banyak kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, berapa kasus yang sudah dibawa ke Kejaksaan dan berapa banyak yang sudah dibawa ke pengadilan dan berapa yang sudah diputus oleh pengadilan," jelas Jokowi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaSementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaJepang bisa turun peringkat karena pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak mengatakan, Indeks Perilaku Antikorupsi menurun menandakan tingkat korupsi di Indonesia mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca Selengkapnya