Kabareskrim resmi ajukan anggaran tambahan untuk tangani kasus kakap
Merdeka.com - Komjen Budi Waseso mengaku anggaran penanganan kasus korupsi di Bareskrim Polri sangat minim. Seiring dengan makin banyaknya kasus yang ditangani setelah dirinya memimpin, dia mengajukan penambahan anggaran pada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Budi Waseso mengaku penambahan anggaran berdasarkan bobot dan penilaian kasus.
"Ya kitakan sudah mengajukan, Pak Kapolri juga sudah mengatakan silakan Pak Kabareskrim mengajukannya," kata Jenderal bintang tiga itu saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Senin (27/7).
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
Dia menuturkan, anggaran tambahan tersebut untuk mengerahkan 500 penyidik terbaik dalam menggarap kasus korupsi yang belum terselesaikan. Namun, mantan Kapolda Gorontalo itu enggan menyebutkan jumlah anggaran yang telah diajukannya. Bagi dia, total dana yang akan diterima akan diputuskan oleh Kapolri nanti.
"Ada budget-nya lah, tapi nanti ajalah keputusan Pak Kapolri. Prediksinya tahun kemarin misalnya ada 100 kasus, sekarang menemukan 150 kasus. Berarti ada kekurangan 50 kasus," kata dia.
Dengan, makin banyak kasus yang ditangani, membuat pihaknya belum menyelesaikan pengungkapan semua kasus tersebut. Dia mengaku, penambahan anggaran berdasarkan bobot dan penilaian kasus. Kata dia, peningkatan kasus yang ditangani saat ini berkisar 10-20 persen.
"Program ini harus kita laksanakan, karena kita mendapat laporan dan pekerjaan rumah yang lama, apabila didalami bisa kita tingkatkan penyidikannya," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaListyo secara terpisah memaparkan, ada kurang lebih 8.008 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang diselesaiListyo secara terpisahkan pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKasus pungli rutan KPK dibagi menjadi beberapa klaster
Baca Selengkapnya