Kabiro Keuangan Pemprov Jabar akan diperiksa terkait lahan Garut

Merdeka.com - Polda Jabar terus menelusuri adanya dugaan pelanggaran terkait kerusakan lahan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Kabupaten Garut. Untuk menggali keterangan lebih jauh, polisi akan memanggil Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Yang dipanggil Kepala Bironya saja satu orang," kata Wadir Reskrimsus Polda Jawa Barat AKBP Diki Budiman, di Mapolda Jabar, Kamis (20/10).

Menurut dia, pemanggilan kepada Kepala Biro Keuangan Pemprov Jabar ini untuk mengetahui anggaran digelontor Pemprov dalam program Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) di kawasan lahan hutan kabupaten Garut.

"Kami akan dalami masalah anggaran yang dikeluarkan dari dana APBD pemprov tersebut, karena ini dana diberikan Provinsi kepada program PDAP yang merupakan pengelola perkebunan di Magetan, saya lihat program itu enggak ada," ujarnya.

Oleh karena itu, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat melalui unit IV Tipiter akan meminta keterangan lebih jauh pada dalam urusan uang tersebut.

"Justru itu kita akan dalami berapa yang dikeluarkan, untuk pengelola kebun di sana itu," ungkapnya.

Dia melanjutkan, 32 saksi sudah dimintai keterangan dalam kasus kerusakan hulu Sungai Cimanuk ini. Untuk diketahui kerusakan hulu Cimanuk diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang yang menghancurkan Garut pada 20 September lalu. "Total 32 saksi yang sudah diperiksa," tandasnya.