Kades potong dana BLSM Rp 50.000 warga desa di Riau
Merdeka.com - Kekhawatiran pemerintah pusat terhadap penyelewengan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang betul adanya. Masih ada saja penyelenggara pemerintah di desa yang berani memotong uang tersebut.
Aparat desa ini nekat menyunat Rp 50 ribu dari Rp 300 ribu yang diperoleh masyarakat kecil, sebagai kompensasi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Seperti yang terjadi di Desa Terantang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Setiap warga dipaksa perangkat desa menyerahkan uang sejumlah Rp 50 ribu per orangnya. Jika menolak, jatah BLSM dan kartunya tidak akan diberikan perangkat desa.
-
Apa yang dipaksakan kepada warga Probolinggo? Mereka yang tak punya tanah dipaksa bekerja di kebun milik pemerintah Pada masa lampau, Probolinggo terkenal sebagai daerah penghasil gula. Ada dua pabrik besar yang berhasil menjual gulanya hingga ke luar negeri, yakni pabrik gula Wonolangan dan Oemboel.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Kenapa warga Desa Turus Patria menuntut perubahan? “Warga di Desa Turus Patria ini punya keluhan terkait beberapa hal. Yang paling utama adalah soal infrastruktur jalan. Sebab akibat akses jalan menuju desa kami rusak, ini menyebabkan semua hal yang ada di daerah kami terasa tertinggal.“ “Baik itu soal pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Besar harapan kami ada perubahan di sini,“ ujar Miftah dalam keterangan, Selasa (9/1).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Kenapa Pemprov Jateng dorong warga binaan memilih? Oleh karena itu, ia mendorong agar warga binaan baik di lapas maupun rutan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024.“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,“ kata Nana usai menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).
Seorang warga yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, ia dipaksa perangkat desa memberi jatah Rp 50 ribu.
"Kami dipaksa oleh perangkat desa. Mulai Dari RT dan Kepala Desa. Jika tak mau, BLSM tak akan diberikan," ujar warga Desa Terantang yang ikut mendapat BLSM.
Selain itu, warga desa juga di paksa membuat surat pernyataan yang menyatakan kesukarelaan masyarakat menyerahkan uang Rp 50 Ribu.
"Kata perangkat desa, pemotongan itu akan di berikan kepada masyarakat Desa lainnya yang tidak kebagian BLSM. Padahal, hampir seluruh Warga Desa kebagian BLSM. Saya rasa, itu akal-akalan saja," ujar pria yang masih tidak mau disebutkan identitas sebenarnya ini.
Kepala Desa Terantang, Ilzam, dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan Rp 50 ribu, untuk warga yang mendapatkan BLSM.
"Memang benar. Tapi, itu semua sukarela warga dan mereka bersedia membuat surat pernyataannya. Yang tanda tangan mereka sendiri," terang Ilzam.
Menurut Ilzam, ada 190 jiwa warga Desa Terantang mendapatkan BLSM sebanyak 190 Jiwa. Bayangkan, kalau 190 orang di kali Rp 50 Ribu, berapa yang didapatkan perangkat desa. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar
Baca SelengkapnyaDuit yang baru diambil dari bank itu dibobol maling saat disimpan di mobil
Baca SelengkapnyaDana desa yang hilang itu tetap harus diganti, karena telah dianggarkan untuk keperluan perbaikan jalan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bangun jembatan perahu dengan dana Rp 281 juta, pria ini justru berakhir miris.
Baca SelengkapnyaBank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak.
Baca SelengkapnyaMinimnya lapangan pekerjaan dan upah buruh yang rendah membuat warga Blitar rela meninggalkan kampung halamannya
Baca SelengkapnyaKepala Baguna PDIP jadi tersangka kasus korupsi pengadaan truk Basarnas.
Baca SelengkapnyaPendaki menyayangkan pengurusan Simaksi kurang disosialisasikan dan tidak masif kepada publik.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat tersangka AA meminta PN datang ke rumahnya untuk meminta bantuan menyelesaikan masalahnya.
Baca Selengkapnya