Kadispora Sumbar Sebut Kontingen Bawa Brimob ke PON Papua Sesuai Arahan Mabes Polri

Merdeka.com - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat (Sumbar) menjelaskan alasan pihaknya menyertakan anggota Brimob dalam rombongan kontingen atlet yang akan berlaga di PON XX Papua.

Kadispora Sumbar Dedy Diantolani menyampaikan, jika dibawanya anggota Brimob Polda Sumbar ke PON Papua merupakan kebijakan pemerintah pusat, sesuai dengan surat dari Mabes Polri.

"Tim Pekan Olah Nasional (PON) XX Papua membawa tim pengamanan (Brimob) merupakan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan surat dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bernomor B/5098/VII/OPS.1.3./2021/Sops tertanggal 27 Juli 2021 perihal permohonan dukungan anggaran pengaman kontingen daerah tertuju kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat," ujar Dedy Diantolani di Kantor Kadispora Sumbar, Kota Padang kepada Merdeka.com, Jumat (17/9).

Dia menjelaskan, selain surat Mabes Polri juga terdapat surat KONI bernomor 647/UMM/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 perihal Penyampaian Informasi Dukungan Pengalokasian Anggaran Keamanan Kontingen Daerah pada PON XX/2021 Papua kepada Ketua KONI Provinsi Seluruh Indonesia.

"Kemudian juga ada surat KONI Pusat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bernomor 261/UMM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021, perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pengamanan Kontingen Daerah dan berikutnya juga ada surat dari Polda Sumbar kepada KONI Sumbar," jelas Dedy.

Dedy mengatakan, pihaknya merespons penyataan Bupati Jayapura terkait kondisi keamanan di Jayapura terjamin dengan baik, agar pelaksanaan PON XX Papua dapat terlaksana dengan lancar, aman dan nyaman.

"Ada anggota Brimob dalam Tim PON di setiap provinsi yang ikut serta adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat, tentunya kita di Sumatera Barat mengikuti apa yang diarahkan sesuai aturan yang berlaku," kata Dedy.

Dia sendiri menampik, pihaknya tidak percaya dengan keamanan yang ada di Jayapura. "Tidak bermaksud tidak percaya akan keamanan yang ada di Jayapura oleh pemerintah daerah dan panitia yang tentunya bekerja maksimal bagaimana menyukseskan penyelenggaraan PON XX Papua, agar melahirkan prestasi olahraga terbaik bagi Indonesia tercinta," tutup Dedy.

Sebelumnya, Bupati Jayapura sekaligus Ketua Sub PB PON XX Papua Mathius Awoitauw menilai, kebijakan tim PON Sumatera Barat yang dikawal Brimob saat menghadiri PON XX di Papua sangat berlebihan. Hal tersebut memberi kesan Papua tidak aman bagi para atlet dari seluruh Indonesia untuk mengikuti PON.

"Saya menilai itu sangat berlebihan seakan-akan memberi kesan bahwa Papua ini tidak aman. Di sini aman-aman saja kok. Lagipula untuk keamanan dari panitia PON juga sudah ada, jadi tidak perlu lagi membawa pengamanan sendiri. Jangan sampai ada kesan bahwa Kontingen Sumbar tidak percaya dengan kerja panitia di Papua," ungkap Mathius kepada wartawan, Kamis (16/9).

Menurut dia, kebijakan Tim PON Sumatera Barat yang membawa Brimob ke Papua memberikan kesan bahwa Sumatera Barat tidak yakin bahwa Papua aman bagi siapa pun dari seluruh Nusantara.

"Jangan saudara-saudara dari Sumatera Barat memberi kesan bahwa Papua ini menyeramkan. Di Papua ini saudara dari Sumatera Barat banyak sekali dan mereka aman-aman saja. Jadi tolong jangan buat kebijakan aneh macam begini," lanjutnya.

Dia menjelaskan, untuk standar keamanan atlet PON sudah diatur semua oleh pihak panitia yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan masyarakat.