Kapolri : Ada 7 perusahaan dalam negeri terlibat mafia beras
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, ada komoditi impor yang mengimpor bahan pangan cukup besar pada saat panen yang menyebabkan produksi dalam negeri mati dan petani tidak mau produksi lagi. Dia menegaskan ada tujuh perusahaan dalam negeri yang melakukan impor tersebut, namun dia belum bisa menyebutkan nama-nama perusahaannya.
"Sudah ada. Ada tujuh perusahaan. Perusahaan dalam negeri semua," ujar Badrodin di Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM 3 Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/8).
Badrodin mengatakan, akan menertibkan perusahaan yang melakukan penyimpangan itu dan pihak pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dalam membiarkan impor tersebut akan ditertibkan juga. Sebab menurutnya, impor dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Kapan Kemendag memusnahkan barang ilegal? Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
"Justru itu, kita akan tertibkan, kita telusuri mulai dari pengambilan kebijakan smpai ke perdagangan," ungkap Badrodin.
Badrodin tidak memilah milah jika ada keterlibatan pejabat pemerintah dalam dugaan penyimpangan bahan pangan ini, jelasnya, siapapun yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakannya. "Ya kalau main main pasti kena," ujar dia.
Penyidikan kata mantan Kabarhakam ini telah dilakukan sejak dua minggu lalu. Informasi diperoleh dari kerjasama dengan kementerian terkait.
"Ada yang kerjasama dengan kementerian sehingga kita dapat informasi itu. Tentukan kita minta data ke mereka juga," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaBanyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, kehadiran mafia menyebabkan petani di Indonesia menjadi tidak sejahtera.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan enam orang tersangka kasus korupsi penyaluran bansos beras. Salah satunya Mantan Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaEnam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaBanyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPerusahaan terindikasi fraud itu bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.
Baca SelengkapnyaKejagung juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap helikopter dalam rangka penanganan kasus mafia minyak goreng.
Baca Selengkapnya