Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus beras, polisi ngaku temukan bukti cukup pidanakan PT IBU

Kasus beras, polisi ngaku temukan bukti cukup pidanakan PT IBU Gudang beras selundupan di Kemayoran. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Bareskrim Polri sudah memeriksa 21 orang saksi atas kasus beras PT Indo Beras Unggul (IBU). Namun, sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah ada 21 saksi yang diperiksa. (Tersangka) belum, belum ada," kata Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).

Ari mengatakan, penyidik menduga ada pidana soal masalah harga dalam kasus ini. Penyidik menduga ada pelanggaran Pasal 382 KUHP, Pasal 8 huruf i dan e UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 141 UU pangan.

"Dari hasil penyidikan, kita temukan 2 bukti permulaan yang cukup. Di lapangan ada diduga peristiwa pidana masalah harga," ujarnya.

Menurut Ari, kasus pangan jenis beras cukup banyak masalah. Ada sekitar 41 kasus beras dengan berbagai modus seperti oplosan dan pemutihan.

"Untuk mengatasi itu, kemudian kita lakukan kegiatan untuk menjaga stabilitas, penanganan tindak pidana yang terjadi. Jangan sampai ada kelangkaan. Ini sedang panen raya, jangan sampai beras nggak ada. Oleh karena itu kita tata gudang beras," ujarnya.

Khusus soal gudang beras, dia mengimbau agar tidak ada terjadi penumpukan karena akan akan berdampak pada harga dan persediaan berkurang.

"Dari kegiatan tersebut termasuk Jawa kita teliti semua, baru ditemukan ada sesuatu yang tidak lazim, kita ada Aturan Menteri dan UU ada aturan soal harga untuk meneliti itu," imbuhnya.

Sebelumnya memang sudah dikatakan bahwa kasus ini terkait dengan mal administrasi karena komposisi kemasan dan uji lab yang berbeda. Kemudian ditemukan bahwa izin administrasi yang diajukan pun tidak sesuai. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel

KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola

Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Baca Selengkapnya