Kasus Covid-19 Melonjak, Presiden Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menerapkan lockdown seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibeberapa daerah yang meningkat. Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Jokowi lebih memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan dan mengatasi kenaikan kasus dibeberapa daerah.
"PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM Mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat (18/6).
Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Dimana bisa dicegah PPOK? Berikut penyebab penyakit paru obstruktif dan cara mencegahnya yang merdeka.com lansir dari Healthline:
-
Apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk antisipasi banjir? Antisipasi banjir menjelang musim penghujan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menginstruksikan dinas-dinas teknis mulai melakukan langkah antisipatif.'Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Dinas LH, juga BPBD kami minta sudah menyiapkan diri. Gorong-gorong segera dibersihkan agar air tidak tersumbat. Spot-spot banjir juga juga mulai dipetakan untuk antisipasinya,' kata Ipuk saat menggelar rapat koordinasi mingguan yang diikuti oleh seluruh OPD, Jumat (3/11).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
"Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/6).
Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.
"Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini mendorong pemerintah mulai meninggalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Menurutnya, PPKM mikro tak efektif mencegah laju penularan Covid-19.
"Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2021.
"Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idulfitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.
Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.
"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Indonesia yang berhasil menekan angka inflasi pada saat itu karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaBerbagai fasilitas umum telah mengeluarkan imbauan untuk memakai masker.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaTjandra Yoga Aditama mengatakan, tren peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain masih perlu diwaspadai.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Kenaikan terjadi sejak dua pekan terakhir saat Singapura dihantam lagi badai Covid-19.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca Selengkapnya