Kasus Covid-19 Naik, IDAI-PERDATIN Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah Tatap Muka

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Organisasi kesehatan menyoroti perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air bersamaan digelarnya pembelajaran tatap muka penuh. Pemerintah diminta segera mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka.

"Kami bersurat dengan kementerian terkait, bersama empat organisasi profesi lainnya IDAI, Perki, Perdatin, dan kami bersurat menyampaikan hal-hal perlu dievaluasi kembali terkait PTM ini," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso dalam diskusi 'IDAI menjawab kegalauan tentang vaksin Covid-19 pada anak' dalam video teleconference, Sabtu (22/1).

Pimprim menyayangkan hanya beberapa sekolah yang ditutup di saat kasus Covid-19 meningkat dan PPKM level 2 diterapkan. Menurutnya, PTM tidak bisa dilakukan 100 persen dan lebih baik menerapkan pembelajaran secara hybrid.

Orang lain juga bertanya?

"Mungkin opsi hybrid suatu pilihan yang terbaik agar kita bisa melindungi anak-anak kita," bebernya.

Dia juga menjelaskan untuk siswa pendidikan usia dini (Paud) atau anak usia di bawah 6 tahun yang belum divaksin agar tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Rekomendasinya yaitu melakukan sekolah daring di rumah.

"IDAI rekomendasinya adalah sekolah daring dulu," pungkasnya.

Pemerintah akan Evaluasi Kebijakan PTM Jika Kasus Meningkat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah sangat konsern terhadap pembelajaran tatap muka (PTM) penuh. Dia pastikan pemerintah tidak akan mengorbankan kesehatan.

Oleh sebabnya, ketika kasus Covid-19 kembali meningkat karena adanya varian Omicron, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan PTM.

"Kita akan terus sesuaikan dengan kondisi, apabila situasi masih terkendali tidak apa 100 persen (PTM penuh) tapi daerah-daerah tertentu mungkin ya itu akan kita sesuaikan," kata Ma'ruf saat ditemui di Kantor Gubernur Banten, Kamis (20/1/2022).

Ma'ruf mencatat, peningkatan kasus Covid di satu daerah dan daerah lainnya tidak serta membuat aturan PTM penuh dikurangi atau dibatalkan secara merata nasional. Karena, PTM akan dievaluasi sesuai pada angka lonjakan kasus Covid di tiap daerah saja.

"Jadi kalau ada sesuatu (lonjakan kasus Covid) maka kemudian kita akan segera sesuaikan. Kan tidak semua daerah (angka kasus Covid meningkat)," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf memastikan, kepada pelajar untuk terus disiplin dengan protokol kesehatan. Tidak lupa, bagi mereka yang belum melaksanakan vaksinasi agar bisa segera mendapatkan suntikan penguat imun tersebut.

"Memang aturan PTM belum diubah, tapi vaksinasi akan terus dilakukan dan juga dipercepat untuk anak-anak," dia menutup.

(mdk/lia)