Kasus Dugaan Penipuan, Pemeriksaan Bupati Aceh Besar Harus Seizin Presiden

Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh masih melakukan penyidikan terkait kasus dugaan penipuan yang dituduhkan kepada Bupati Aceh Besar Mawardi Ali. Dia dilaporkan pengusaha Zulkarnaini Bintang yang merasa telah ditipu Rp5 miliar saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2016.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan dari 7 orang saksi dalam kasus itu. Tiga di antaranya saksi ahli.

Penyidik belum memanggil Mawardi Ali. Alasannya, pemanggilan dan pemeriksaan itu harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

"Untuk pemanggilan dan pemeriksaan bupati harus sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yaitu adanya izin Presiden," katanya saat dikonfirmasi Merdeka.com, Selasa (29/6).

Dia menuturkan, penyidik Polda Aceh masih mengumpulkan alat bukti serta menyiapkan konsep surat ke Bareskrim Polri. Surat itu bertujuan untuk pelaksanaan gelar perkara.

"Proses itu harus dilalui oleh penyidik Polda, mempersiapkan alat bukti dan gelar perkara di Bareskrim," ujarnya.

Bareskrim yang nanti akan mengirim surat ke Presiden, melalui Mendagri. Surat itu melampirkan dokumen dari Polda Aceh.

"Nanti Bareskrim yg akan bersurat ke Presiden Cq Mendagri," ungkapnya.

Kasus dugaan penipuan ini berawal dari laporan Zulkarnaini Bintang ke Polda Aceh. Dia melaporkan Mawardi melakukan tindak pidana penipuan terkait dana kampanye pemilihan kepala daerah.

Mawardi saat itu adalah kandidat Bupati Aceh Besar. Dia diduga meminta bantuan dana kampanye ke Zulkarnaini dan berjanji jika terpilih akan memberikan sejumlah proyek di Kabupaten Aceh Besar kepada pengusaha itu.