Follow
Kasus korupsi, pejabat Kemendikbud dan BUMN diciduk Kejagung
Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek penelitian, pengembangan pendidikan dan kegiatan pemetaan pendataan pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun anggaran 2010.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Setia Untung Arimuladi, mengatakan kasus dugaan korupsi ini memiliki nilai kontrak Rp 85.787.244.180 dan 2011 dengan nilai kontrak Rp 45.805.807.000.
Menurutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 29 Mei 2013 telah menetapkan empat orang tersangka atas nama Suhenda Bin H.M. Ekom, PNS Kemendikbud; Effendy Hutagalung, mantan PNS Kemendikbud (Pensiunan); Mirma Fadjarwati Binti Amir Yusuf Malik, Karyawan BUMN (Mantan Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia); dan Yogi Paryana Sutedjo Bin Sutedjo, Karyawan BUMN (mantan Kepala Unit Usaha Strategis Jasa dan Pemerintahan II PT Surveyor).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi timah? Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
"Diduga dalam pelaksanaannya dinyatakan telah selesai 100 persen, padahal kenyataannya hasil pekerjaan tidak selesai serta adanya beberapa item pekerjaan yang fiktif dan kurang volume pekerjaan," kata Untung melalui siaran persnya, Senin (16/12).
Untung menambahkan, pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut (untuk sementara) sebesar 55 miliar rupiah," imbuh Untung.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Kejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca Selengkapnya
Helena Lim dan Harvey Moeis jadi dua pengusaha yang baru saja ditetapkan tersangka
Baca Selengkapnya
Kerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun
Baca Selengkapnya
Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024
Baca Selengkapnya
Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.
Baca Selengkapnya
Hadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Mereka terseret dalam kasus mega korupsi proyek yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp8,32 triliun.
Baca Selengkapnya
Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.
Baca Selengkapnya
Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.
Baca Selengkapnya
Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca Selengkapnya