Kasus korupsi UPS, Polda Metro periksa penyedia jasa & sekolah
Merdeka.com - Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap lima saksi dalam kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2015. Saksi tersebut berasal dari penyedia jasa UPS dan pihak sekolah yang menerima UPS.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul menjelaskan, pemanggilan hari ini dijadwalkan pada Pukul 10.00 WIB. Dia belum dapat memastikan apakah kelima saksi yang dijadwalkan itu hadir atau tidak.
"Hari ini kita memang melakukan pemanggilan untuk hari ini, pemeriksaan ada 5 memang panggilan kita. Tapi sampai Pukul 10.00 WIB ini memang belum (datang), karena panggilan kita dari Pukul 10.00 WIB, nanti kita paling batas waktu sampai Pukul 17.00 WIB. 5 saksi itu dari penyedia jasa dan dari sekolah," kata Martinus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (19/3).
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Martinus tak setuju jika pengusutan kasus korupsi UPS ini dinilai lambat. Menurut dia, pengungkapan kasus ini sudah dikebut selama dua minggu ini.
"Kalau dibilang lamban, tidak. Kita sudah melakukan pemeriksaan dalam dua minggu. Dari mulai Senin minggu yang lalu, sampai hari ini, kami dalam 9 hari kerja kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 73 orang," terang dia.
"Tentu ini satu proses pemeriksaan yang cepat, termasuk untuk pengumpulan barang bukti, keterangan-keterangan lain, serta penyitaan dari beberapa dokumen yang ada. Penetapan-penetapan barang yang kita minta juga sudah kita minta ke pengadilan negeri," lanjut dia.
Dia menjelaskan, sedikitnya sudah ada 73 saksi yang diperiksa. Namun dari saksi itu, belum ada satu pun anggota DPRD DKI Jakarta yang diperiksa oleh polisi.
"Belum ada anggota DPRD. 73 itu ada dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, penyedia jasa, distributor, dan dari pihak sekolah yang menerima barang UPS," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaPolisi tidak menampik apabila dari saksi yang diperiksa, ada kemungkinan yang akan ditetapkan tersangka.
Baca SelengkapnyaHadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca SelengkapnyaAdhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi kasus suap dalam pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaProses penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo dengan pihak terlapor pimpinan lembaga anti rasuah itu masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaIndra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca Selengkapnya