Kebijakan PPKM Darurat Dinilai Untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat dari Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Langkah ini diambil untuk menekan laju kasus Covid-19 yang makin meningkat.

"Kebijakan PPKM darurat ini tentu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warga bangsa ini," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruqutni dalam keterangannya, Rabu (7/7).

Imam menyebut, terkait dengan kemaslahatan seluruh umat menghindarkan bahaya itu harus diutamakan ketimbang mengambil maslahatnya atau kebaikannya. Dia mencontohkan kebijakan menutup sementara tempat ibadah.

"Maka untuk sementara waktu orang tetap bisa menjalankan itu di rumah masing-masing. Sebenarnya itu saja yang harus dipahami masyarakat," tutur Imam.

Menurutnya, seluruh Pimpinan Wilayah-wilayah Dewan Masjid Indonesia, yang wilayahnya masuk zona merah juga diimbau untuk mengikuti kebijakan pemerintah ini.

"Harus tetap dengan berhati-hati dan harus menerapkan protokol kesehatan disitu untuk mencegah menyebarnya virus tersebut," terang pria Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama Institut PTIQ itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan aturan PPKM Darurat ini sudah benar, tetapi bisa menjadi salah bukan karena aturan tapi penegakannya. "Jadi kalau ini sudah merupakan sebuah kebijakan, tentunya harus diikuti juga instrumen-instrumen penegakan," tegasnya.

Selain itu, menurut Imam, masyarakat sebenarnya sudah mengikuti keteladanan dari pemimpinnya. Sehingga memang perlu keteladanan yang baik dari para pemimpin negara dan pemuka agama agar masyarakat juga mematuhi.

"Jadi soal keteladanan pada dasarnya di Indonesia sudah bagus. Siapapun dia, apakah dia dari golongannya atau bukan, kalau dia pemimpin tapi ada keteladanan tentu sudah pasti itu ada," ujar mantan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Jadi intinya, ia menyampaikan bahwa antara kebijakan satu hal dengan proses edukasi masyarakat itu harus berjalan secara seimbang. Disamping itu ia juga menegaskan aparat penegak juga harus hadir sekaligus harus juga ada unsur edukatif.

"Aparat yang turun itu juga harus memberikan edukasi juga, bukan soal penegakan-penegasan saja. Saya kira itu lebih bagus," tandasnya. (mdk/did)