Kejaksaan Agung siap tangani kasus korupsi sektor swasta

Merdeka.com - Kejaksaan Agung menyatakan siap menangani perkara korupsi sektor swasta menyusul tengah dibahasnya revisi Undang-Undang (UU) KUHP. Dalam pembahasannya, disepakati untuk mengusut tindak pidana korupsi sektor swasta.

"Saya (kejaksaan) sudah siap menangani korupsi untuk swasta, akan kita tangani," kata Jaksa Agung HM Prasetyo seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (26/1).

Berbekal pengalaman mengusut kasus korupsi, Kejaksaan Agung yakni bisa menangani jika melibatkan sektor swasta. Diakuinya, perihal pihak yang mengungkap kasus korupsi sektor swasta masih menjadi perbincangan. Termasuk kemungkinan dan wewenang KPK menangani kasus korupsi swasta.

"Tentunya penegak hukum menjalankan peraturan perundang-undangan saja, kita lihat nanti," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," kata Laode di Jakarta, Sabtu.

DPR saat ini sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu yang murni dilakukan oleh pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan dalam KUHP.

Sebenarnya korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 Tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga pada RUU KUHP akan mengatur hal tersebut tapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK No 30 Tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.