Kejari Garut Temukan Modus Kepala Desa Korupsi Buat Poligami
Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Garut, saat ini tengah melakukan peningkatan penindakan dan pencegahan terhadap perilaku yang bisa merugikan negara. Pihak kejaksaan pun sampai turun ke lapangan untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Sugeng Hariadi mengaku sudah turun langsung ke desa desa dan memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pengelolaan uang negara kepada aparatur desa. Kepada ASN di sejumlah dinas pun pihaknya juga melakukan kegiatan serupa.
“Kita selalu mengingatkan mereka untuk selalu menghindari perbuatan perbuatan yang tidak baik dan itu jangan sampai itu terjadi. Namun diluar kegiatan pencegahan, kami juga melakukan peningkatan penindakan agar kerugian negara tidak terjadi,” ujarnya, Jumat (17/7).
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Apa misi utama Gubernur Kalsel dalam Turun ke Desa? Mengusung misi mulia yaitu menangani inflasi, stunting, perekaman e-KTP dan penanaman pohon serta meyapa masyarakat, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, pimpin rombongan Turun ke Desa (turdes) yang ke 9 menuju ke 11 kabupaten se-Kalsel.
-
Kenapa Kapolres Serang datang ke desa? 'Yang pertama bu, kenapa dikumpulin, karena saya mau bayar utang, bu. Saya janji sama pak ustaz mau datang lagi ke sini. Kemarin yang diundang bapak-bapak semua. Sekarang ibu-ibunya,'
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Dalam kegiatan penindakan, diungkapkan Sugeng, pihaknya menemukan sejumlah hal lucu ketika melakukan tracing dan tracking uang negara yang dikorupsi. Ia mencontohkan, salah satunya adanya Kepala Desa yang mengkorupsi uang negara demi menambah istri.
Kejari Garut sendiri, disebutnya, memang memiliki tim khusus untuk mentracking dan mentracing harta-harta milik negara tersebut. “Di salah satu kasus, kita temukan kejadian uang negara ini ternyata digunakan untuk tambah istri oleh salah satu kepala desa. Masa kita harus sita istrinya,” kelakarnya.
Biasanya, dijelaskan Sugeng, pelaku penyelewengan mengambil dari pelaksanaan proyek, baik di tingkat desa maupun dinas. Uang-uang tersebut kebanyakan digunakan untuk membeli barang, rumah, tanah, atau hanya untuk foya-foya.
Dengan adanya hal tersebut, Sugeng mewanti-wanti para Kepala Desa dan stakeholder lainnya untuk tidak macam-macam dan lebih fokus membangun dengan anggaran yang diberikan oleh negara. “Kita akan konsisten melakukan penindakan dan pencegahan sesuai arahan dari pimpinan kita,” tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaKepala desa bernama Suhendri itu ditangkap Polres Brebes setelah terbukti melakukan korupsi dana desa Rp977,5 miliar.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca SelengkapnyaDengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca Selengkapnya