Follow
Kembali jadi tersangka, Setya Novanto ajukan praperadilan lagi ke PN Jaksel
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan terkait status tersangka dalam kasus e-KTP untuk yang kedua kalinya. Permohonan itu diajukan kemarin (15/11), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Benar (mengajukan praperadilan). Hari Rabu kemarin 15 November," kata Humas PN Jaksel, Made Sutrisna dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/11).
Permohonan itu diajukan oleh kuasa hukum Novanto Atas nama Mulia Hasanah dan bukan Frederich Yunadi. "Tidak ada nama Fredrich. Di situ ada nama yang dulu mengajukan praperadilan yaitu nama Mulia Hasanah DKK," ungkapnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
Dalam penanganan kasus ini, kata Made, Hakim Cepi Iskandar yang menangani kasus Novanto di praperadilan sebelumnya kemungkinan tidak akan menangani lagi kasus tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. PN Jaksel akan segera menunjuk Hakim untuk praperadilan ini secepatnya.
"Untuk menghindari konflik kepentingan kemungkinan tidak ya, semua tergantung pengadilan. Tapi kemungkinan tidak," ucapnya.
"Paling cepat besok paling ya (penentuan Hakim di praperadilan Novanto)," tutup Made.
Diketahui Setya Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus e-KTP. Rabu (15/11) kemarin, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto sebagai tersangka. Namun Ketua Umum Partai Golkar ini kembali mangkir. KPK kemudian berusaha menjemput paksa, dan mengeluarkan surat penangkapan. Tetapi Setya Novanto tak ada di kediamannya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Selain mengganti majelis hakim, Nawawi meminta kepada majelis hakim agar kembali menahan Gazalba Saleh.
Baca Selengkapnya
Kompolnas menyarankan untuk tidak terburu-buru menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Pegi.
Baca Selengkapnya
Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah saat Adili Sengketa Pileg PSI
Baca Selengkapnya
Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca Selengkapnya
Gus Muhdlor sebagai tersangka adalah sah menurut hukum
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Dalam sidang yang berlangsung, agenda utama adalah pembacaan putusan sela
Baca Selengkapnya
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Fredrich tetap dikenakan wajib lapor hingga 2025 mendatang pascabebas bersyarat.
Baca Selengkapnya