Kemenhan sebut Presiden telah berikan payung hukum Bela Negara

Merdeka.com - Sebelum secara resmi disahkan pada hari ini, program Bela Negara menuai pro kontra di masyarakat. Banyak kalangan yang menilai program ini belum memiliki payung hukum yang jelas.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Hartind Asrin.

Hartind mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan program Bela Negara. Hal tersebut, katanya, ditunjukkan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No 97 tahun 2015 mengenai pelaksanaan Bela Negara pada (21/8) lalu.

"Untuk lebih fokus, Keppres no 97 tahun 2015 tentang pendidikan umum pertahanan negara, di situ diatur bagaimana pelaksanaan Bela Negara ini pada 21 agustus lalu," kata Hantind di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Setelah keluarnya Keppres tersebut, lanjut dia, Kemenhan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Strategi Pertahanan Negara 2015-2019. Ini untuk lebih memperkuat Keppres tersebut.

Lebih lanjut, Hartind menambahkan sebenarnya format Bela Negara telah dilakukan sejak tahun 2002 namun ketika itu, sifatnya masih berupa sosialisasi.

Sementara itu, dia menilai program Bela Negara merupakan perwujudan dari program Revolusi Mental Presiden Jokowi. Oleh karena itu, format Revolusi Mental menjadi dasar kurikulum dari pendidikan bel negara.

"Jadi 2002 itu namanya sosialisasi bisa ceramah, karena Revolusi Mental Nawacita Pak Jokowi di 2015 itu yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Bela Negara. Di kemenhan diambil nama Bela Negara dan amanah UU," terangnya pada merdeka.com