Kementerian desa belum punya mitra, DPR salahkan pemerintah lambat
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi belum memiliki mitra kerja di DPR. Rupanya hal ini dikarenakan pembahasan APBN-P yang lambat dibahas antara pemerintah dan DPR.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR hanya menunggu kesiapan pemerintah dalam penyusunan APBN-P tahun 2015. Jika tidak lambat, kata dia, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memiliki mitra kerja di DPR.
"Kami kemarin menunggu kesiapan pemerintah untuk APBN-P. Sekarang APBN-P sudah selesai. Kalau aja waktu itu cepat selesai, kita juga pasti cepat," ujar Setya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Kapan DPR mendukung kinerja BNPT? Malah BNPT di tahun 2023 berhasil membuat status 'zero terrorist atack'. Ini hebat sekali,' demikian Sahroni.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Setya menjelaskan, mitra kerja Kementerian pimpinan Marwan Jafar tersebut sampai saat ini adalah Komisi II dan Komisi V di DPR RI, sesuai keputusan sementara dari Badan Musyawarah sebelumnya yang belum final.
Untuk itu, Setya menegaskan, pihaknya akan mencari waktu lagi, untuk mengadakan rapat pengganti Bamus yang akan dihadiri langsung oleh para pimpinan Fraksi, agar Kemendes segera mempunyai mitranya tetap di DPR RI.
"Tadi itu kan Komisi II dan Komisi V kami sudah menerima usulan dari pimpinan-pimpinannya, guna menggelar rapat di pengganti Bamus. Bahan untuk memberikan keputusan, rupanya dalam putusan itu belum final," ujar Setya.
"Sidang periode ini mudah-mudahan selesai. Pekan depan mudah-mudahan rapat pengganti Bamus juga selesai," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca SelengkapnyaPembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaPDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya