Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementerian desa belum punya mitra, DPR salahkan pemerintah lambat

Kementerian desa belum punya mitra, DPR salahkan pemerintah lambat setya novanto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi belum memiliki mitra kerja di DPR. Rupanya hal ini dikarenakan pembahasan APBN-P yang lambat dibahas antara pemerintah dan DPR.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR hanya menunggu kesiapan pemerintah dalam penyusunan APBN-P tahun 2015. Jika tidak lambat, kata dia, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memiliki mitra kerja di DPR.

"‎Kami kemarin menunggu kesiapan pemerintah untuk APBN-P. Sekarang APBN-P sudah selesai. Kalau aja waktu itu cepat selesai, kita juga pasti cepat," ujar Setya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).

Setya menjelaskan, mitra kerja Kementerian pimpinan Marwan Jafar tersebut sampai saat ini adalah Komisi II dan Komisi V di DPR RI, sesuai keputusan sementara dari Badan Musyawarah sebelumnya yang belum final.

Untuk itu, Setya menegaskan, pihaknya akan mencari waktu lagi, untuk mengadakan rapat pengganti Bamus yang akan dihadiri langsung oleh para pimpinan Fraksi, agar Kemendes segera mempunyai mitranya tetap di DPR RI.

"‎Tadi itu kan Komisi II dan Komisi V kami sudah menerima usulan dari pimpinan-pimpinannya, guna menggelar rapat di pengganti Bamus. Bahan untuk memberikan keputusan, rupanya dalam putusan itu belum final," ujar Setya.

‎"Sidang periode ini mudah-mudahan selesai. Pekan depan mudah-mudahan rapat pengganti Bamus juga selesai," pungkasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Baca Selengkapnya
Puan Bakal Umumkan Pimpinan AKD DPR Usai Pelantikan Presiden
Puan Bakal Umumkan Pimpinan AKD DPR Usai Pelantikan Presiden

Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN

PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya