Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kenapa Beras Bansos Berkualitas Rendah?

Kenapa Beras Bansos Berkualitas Rendah? Beras Bansos yang Tak Layak Konsumsi. ©2021 Istimewa

Merdeka.com - Pemerintah dinilai perlu melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan daerah sebagai penentu terkait beras yang disalurkan Badan Urusan Logistik (BULOG) layak konsumsi atau tidak.

Hal ini merujuk ditemukannya sejumlah kasus beras Bansos kualitas rendah dan tidak layak konsumsi dibagikan ke masyarakat.

Pengamat Pertanian dan Direktur Pusat Penelitian Sustainable Food Studies Universitas Padjajaran Ronnie S Natawidjaja mengatakan, harus ada lembaga yang memberikan dan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah beras tersebut layak atau tidak. Sehingga dapat membuat pemerintah lebih hati-hati terhadap pemilihan beras yang akan dibeli.

Orang lain juga bertanya?

"Karena selama ini tidak ada yang mengontrol beras yang dibeli (Bulog) bagus atau tidak. Masalahnya mereka kan maunya ngirit, beli semurah-murahnya. Serta harga pembelian pemerintah itukan sudah ditentukan oleh DPR, jadi kurs keuntungan mereka itu tidak bisa dari harga jual. Jadi mereka menekan di harga beli serendah mungkin, itu penyakitnya," ujarnya kepada merdeka.com, Jumat (13/8).

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa perlu adanya keterlibatan dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk menjadi pintu penentu apakah beras Bulog layak didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. Sebab, walaupun beras tersebut merupakan beras bantuan masyarakat, tetap harus layak konsumsi.

“Itukan kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya pokoknya beras ya beras saja, nantinya dimasak dan bisa dimakan, tapikan tidak begitu. Sekarang masyarakat sudah lebih kritis, pernah ada kejadian pembagian Raskin tidak ada yang ambil karena kualitasnya kurang bagus dan juga selera masyarakat terhadap beras sudah naik dalam arti kata mereka juga pilih-pilih walaupun itu masyarakat tingkat bawah,” jelasnya.

Lebih dalam Ronnie mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan beras yang disalurkan itu tidak dalam kualitas bagus.

“Bisa karena dua hal, pertama karena pembeliannya juga merupakan beras bukan kualitas bagus. Jadi yang dibelinya sendiri bisa saja beras kualitas lama atau bisa saja karena beras asal (campuran),” ujarnya.

Dia menjelaskan, beras dengan kualitas kurang baik bisa saja karena bukan beras baru hasil panen atau bisa juga karena beras sudah disimpan terlalu lama dengan kondisi gudang yang kurang terjaga, suhu, aerasinya. Sehingga kemudian beras tersebut menjadi lapuk dan menjadi apek.

Dia mencontohkan di Subang ada istilah yang menamakan beras hajatan, sehingga beras-beras tersebut sudah tercampur dan harga menjadi murah.

“Kalau di Subang itu ada istilah beras hajatan. Kalau di Subang orang nikahan itu ngasihnya beras, tapi kemudian karena yang dikasih itu kebanyak orang dan beras macam-macam yang dicampur, biasanya harga beras jadi murah dan dibeli sama Bulog,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat sekarang sudah bisa menentukan mana beras yang layak dikonsumsi atau tidak. Bukan hanya sekedar kiriman bantuan sosial (bansos)

“Masyarakat menengah ke bawah pun sekarang pilih-pilih, beras putih pun maunya yang Cisadane, enggak yang asal-asalan, ya relatif harga beras masih terjangkau serta perekonomian cukup kuat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur mengembalikan beras bantuan sosial dari pemerintah. Alasannya karena beras yang diterima oleh warga dianggap tak layak konsumsi lantaran rusak dan berbau.

Pengembalian sejumlah beras bansos yang disalurkan oleh Bulog ini diakui oleh Lurah Kedungrejo, Nico Oktavian. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, dia mengakui ada sejumlah warganya yang mengembalikan beras bansos.

"Yang ke saya ada dua sak, sekitar (total) 20 kilogram. Yang 10 kilogram pertama dikembalikan pada Rabu (11/8) kemarin, kondisinya menggumpal dan bau. Yang kedua tadi satu sak, kondisinya berbau. Juga masih ada padinya," katanya pada merdeka.com, Kamis (12/8).

Sementara di Pandeglang, Uki sebagai warga Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, yang menerima beras bantuan tersebut kecewa dengan kualitas dari beras bantuan PPKM tersebut.

"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutunya juga pak. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk," kata Uki kepada wartawan, Kamis (5/8).

Hal serupa diungkapkan Dedi, warga Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Dia mengatakan beras bantuan dari pemerintah tidak layak untuk dikonsumsi.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini yang Buat Harga Beras Mahal dan Langka di Pasaran
Ternyata Ini yang Buat Harga Beras Mahal dan Langka di Pasaran

Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Gerakan Bapanas Stop Boros Pangan Dinilai Sulit Diwujudkan
Gerakan Bapanas Stop Boros Pangan Dinilai Sulit Diwujudkan

Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Naik, Tom Lembong Duga Akibat Bagi-Bagi Bansos Saat Kampanye Pilpres 2024
Harga Beras Naik, Tom Lembong Duga Akibat Bagi-Bagi Bansos Saat Kampanye Pilpres 2024

“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
PDIP: Stok Beras Semua Impor, di Mana Menteri Pertanian?
PDIP: Stok Beras Semua Impor, di Mana Menteri Pertanian?

PDIP mengaku miris melihat gudang Bulog hanya diisi beras impor.

Baca Selengkapnya
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani

Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya