Kenapa Beras Bansos Berkualitas Rendah?
Merdeka.com - Pemerintah dinilai perlu melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan daerah sebagai penentu terkait beras yang disalurkan Badan Urusan Logistik (BULOG) layak konsumsi atau tidak.
Hal ini merujuk ditemukannya sejumlah kasus beras Bansos kualitas rendah dan tidak layak konsumsi dibagikan ke masyarakat.
Pengamat Pertanian dan Direktur Pusat Penelitian Sustainable Food Studies Universitas Padjajaran Ronnie S Natawidjaja mengatakan, harus ada lembaga yang memberikan dan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah beras tersebut layak atau tidak. Sehingga dapat membuat pemerintah lebih hati-hati terhadap pemilihan beras yang akan dibeli.
-
Bagaimana Bulog memastikan kualitas beras? 'Ada keluhan mengenai berasnya? Menurut saya itu berasnya lebih bagus dari yang saya makan. Saya tadi ditunjukkan oleh Pak Kepala Bulog di dalam, 'Pak ini yang dibagi'. Agak pulen ya tapi enak kan? Itu beras yang kita bagi itu premium,' tanya Presiden, yang dijawab positif oleh hadirin.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Mengapa Bulog menyalurkan bantuan beras? Dirinya juga menegaskan bahwa dengan disalurkannya kembali Bantuan Pangan beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program Bantuan Pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.
-
Bagaimana Bulog menyalurkan bantuan beras? 'Pagi ini kita mulai lagi penyaluran Bantuan Pangan 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor yang kebetulan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah saya. Khusus hari ini pelaksanaannya dibagikan maelalui Kantor Pos karena sebagian kelurahan-kelurahan tempat penyaluran Bantuan Pangan ini masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu kemarin dan selanjutnya pelaksanaanya akan kembali lagi di kelurahan.' ujar Bayu.
-
Bagaimana Bulog menjamin ketersediaan beras? “Tidak hanya memastikan seluruh gudang Bulog dipenuhi oleh stok, namun Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada,“ katanya.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
"Karena selama ini tidak ada yang mengontrol beras yang dibeli (Bulog) bagus atau tidak. Masalahnya mereka kan maunya ngirit, beli semurah-murahnya. Serta harga pembelian pemerintah itukan sudah ditentukan oleh DPR, jadi kurs keuntungan mereka itu tidak bisa dari harga jual. Jadi mereka menekan di harga beli serendah mungkin, itu penyakitnya," ujarnya kepada merdeka.com, Jumat (13/8).
Lebih lanjut ia berpendapat bahwa perlu adanya keterlibatan dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk menjadi pintu penentu apakah beras Bulog layak didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. Sebab, walaupun beras tersebut merupakan beras bantuan masyarakat, tetap harus layak konsumsi.
“Itukan kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya pokoknya beras ya beras saja, nantinya dimasak dan bisa dimakan, tapikan tidak begitu. Sekarang masyarakat sudah lebih kritis, pernah ada kejadian pembagian Raskin tidak ada yang ambil karena kualitasnya kurang bagus dan juga selera masyarakat terhadap beras sudah naik dalam arti kata mereka juga pilih-pilih walaupun itu masyarakat tingkat bawah,” jelasnya.
Lebih dalam Ronnie mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan beras yang disalurkan itu tidak dalam kualitas bagus.
“Bisa karena dua hal, pertama karena pembeliannya juga merupakan beras bukan kualitas bagus. Jadi yang dibelinya sendiri bisa saja beras kualitas lama atau bisa saja karena beras asal (campuran),” ujarnya.
Dia menjelaskan, beras dengan kualitas kurang baik bisa saja karena bukan beras baru hasil panen atau bisa juga karena beras sudah disimpan terlalu lama dengan kondisi gudang yang kurang terjaga, suhu, aerasinya. Sehingga kemudian beras tersebut menjadi lapuk dan menjadi apek.
Dia mencontohkan di Subang ada istilah yang menamakan beras hajatan, sehingga beras-beras tersebut sudah tercampur dan harga menjadi murah.
“Kalau di Subang itu ada istilah beras hajatan. Kalau di Subang orang nikahan itu ngasihnya beras, tapi kemudian karena yang dikasih itu kebanyak orang dan beras macam-macam yang dicampur, biasanya harga beras jadi murah dan dibeli sama Bulog,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat sekarang sudah bisa menentukan mana beras yang layak dikonsumsi atau tidak. Bukan hanya sekedar kiriman bantuan sosial (bansos)
“Masyarakat menengah ke bawah pun sekarang pilih-pilih, beras putih pun maunya yang Cisadane, enggak yang asal-asalan, ya relatif harga beras masih terjangkau serta perekonomian cukup kuat,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur mengembalikan beras bantuan sosial dari pemerintah. Alasannya karena beras yang diterima oleh warga dianggap tak layak konsumsi lantaran rusak dan berbau.
Pengembalian sejumlah beras bansos yang disalurkan oleh Bulog ini diakui oleh Lurah Kedungrejo, Nico Oktavian. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, dia mengakui ada sejumlah warganya yang mengembalikan beras bansos.
"Yang ke saya ada dua sak, sekitar (total) 20 kilogram. Yang 10 kilogram pertama dikembalikan pada Rabu (11/8) kemarin, kondisinya menggumpal dan bau. Yang kedua tadi satu sak, kondisinya berbau. Juga masih ada padinya," katanya pada merdeka.com, Kamis (12/8).
Sementara di Pandeglang, Uki sebagai warga Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, yang menerima beras bantuan tersebut kecewa dengan kualitas dari beras bantuan PPKM tersebut.
"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutunya juga pak. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk," kata Uki kepada wartawan, Kamis (5/8).
Hal serupa diungkapkan Dedi, warga Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Dia mengatakan beras bantuan dari pemerintah tidak layak untuk dikonsumsi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku miris melihat gudang Bulog hanya diisi beras impor.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca Selengkapnya