Kepala sekolah dan 3 guru SMP tarik pungli dana bantuan siswa miskin

Merdeka.com - Empat guru SMP Negeri 2 Kemiri, Kabupaten Jayapura ditangkap gabungan Direktorat Reskrimum dan Reskrimsus Polda Papua, dalam kasus pungutan liar kepada puluhan siswa penerima dana bantuan siswa miskin.

Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan keempat guru itu adalah seorang kepala sekolah dan tiga guru kelas.

"Diduga pelaku yang diamankan oleh Tim Saber Pungli itu adalah AF selaku kepala sekolah, dan tiga orang guru AS, ES, dan Y," kata Kamal di Kota Jayapura kemarin.

Kronologi penangkapan tersebut bermula dari pembagian dana bantuan siswa miskin (BSM) atau bagian dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2016, setelah mendapat informasi bahwa praktik pungli di sekolah SMP Negeri 2 Kemiri sudah berlangsung bertahun-tahun.

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Saber Pungli yang dipimpin Kompol Philips M Ladjar bersama enam anggotanya menuju TKP untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku.

"Jadi sekitar pukul 11.00 WIT, Tim Saber Pungli melakukan OTT di ruangan kelas VIIIB SMP Negeri 2 Kemiri pada saat pembagian BSM/PIP kepada siswa," katanya pula.

Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai senilai Rp 3,5 juta hasil pungli BSM/PIP milik siswa, uang senilai Rp 45 juta belum sempat dibagikan kepada siswa kelas IX.

"Jadi ada uang Rp 3,5 juta dari potongan BSM/PIP milik siswa dan uang BSM/PIP sebanyak Rp 45 juta yang belum dibagikan kepada siswa kelas IX. Sedangkan dana BSM/PIP unyuk kelas VII dan kelas VIII sudah dibagikan pada hari Senin dan Selasa pekan ini, dan uang potongannya masih dititipkan di rumah oknum guru," katanya lagi.

Selain itu, kata AM Kamal, barang bukti lainnya ikut diamankan adalah buku register, satu bundel kuitansi, spanduk, mistar, gunting, pensil, pena, hekter, jepitan kertas dan daftar bukti pembayaran dan pengambilan kalender.

Lalu, daftar bukti penerima dan pengembalian rapor semester ganjil, daftar penerima rapor semester genap 2016.

"Jadi, modus adanya pemotongan atau pungli ini adalah untuk bayar uang kalender, uang komite, uang sampul rapor, dan uang buku," katanya pula.

Kamal mengatakan berdasarkan Permen Nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar tidak boleh dilakukan. Sumber Antara.