Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Keraton Yogyakarta akan cabut izin pemanfaatan lahan Eka Aryawan

Keraton Yogyakarta akan cabut izin pemanfaatan lahan Eka Aryawan pengusaha eka aryawan yang gugat PKL Rp 1,12 M. ©2015 Merdeka.com/kresna

Merdeka.com - Setelah dua kali mediasi yang digelar Keraton Yogyakarta terkait gugatan pengusaha Eka Aryawan kepada lima PKL di Gondomanan sebesar Rp 1,12 miliar gagal, Keraton Yogyakarta mempertimbangkan untuk mencabut surat kekancingan (keputusan) tanah Eka Aryawan. Sebab, Keraton menilai Eka tidak memiliki niat baik karena tidak menghadiri dua kali mediasi yang dijadwalkan.

Tim Hukum Keraton Yogyakarta, KRT Niti Negoro mengatakan pihaknya akan merekomendasikan pencabutan surat Kekancingan milik Eka Aryawan.

"Harusnya Eka selesaikan masalah PKL dengan hadir mediasi. Kemarin kita jadwalkan Jumat 2 Oktober, tidak datang. Hari ini pun tidak hadir tanpa kabar," kata Niti Negoro, Selasa (6/10).

Orang lain juga bertanya?

Rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan pada kepada Panitikismo Keraton Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto. Setelah itu KGPH Hadiwinoto yang akan memutuskan apakah akan dicabut atau tidak.

"Rekomendasinya bisa dicabut atau tidak diperpanjang. Kekancingan Eka itu 10 tahun, sekarang sudah berjalan 3 tahun," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika surat kekancingan tersebut dicabut oleh Keraton Yogyakarta, secara otomatis gugatan Eka Aryawan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta akan batal. Sebab, dasar gugatan tersebut menggunakan surat kekancingan.

"Kalau kekancingan dicabut, dasar gugatan tidak ada. Tanah itu milik Keraton, maka berhak Keraton untuk mencabut," ungkapnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sultan HB X Buka Suara Soal Gugatan Keraton Yogyakarta ke PT KAI Terkait Sengketa Tanah
Sultan HB X Buka Suara Soal Gugatan Keraton Yogyakarta ke PT KAI Terkait Sengketa Tanah

Gugatan yang diajukan ini berkaitan dengan administrasi lahan emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta dan lahan di sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Gugatan Gibran Dikabulkan, PN Solo Batalkan Penyitaan Lahan Sriwedari
Gugatan Gibran Dikabulkan, PN Solo Batalkan Penyitaan Lahan Sriwedari

Dengan pembatalan tersebut, Pemkot Solo secara hukum dapat memanfaatkan lahan Sriwedari.

Baca Selengkapnya
Sudah Kantong Izin, Acara Desak Anies di Yogyakarta Diminta Pindah Lokasi
Sudah Kantong Izin, Acara Desak Anies di Yogyakarta Diminta Pindah Lokasi

Pemindahan lokasi ini karena pihak pengelola secara sepihak membatalkan izin penggunaan tempat.

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya
Izin Acara Dicabut H-1, Anies Baswedan: Kita Tetap Semangat, Namanya Juga 'Desak Anies', Nyari Tempatnya Didesak
Izin Acara Dicabut H-1, Anies Baswedan: Kita Tetap Semangat, Namanya Juga 'Desak Anies', Nyari Tempatnya Didesak

Sedianya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto Tegelrejo Yogyakarta

Baca Selengkapnya
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.

Baca Selengkapnya
Diadang Massa, PN Yogya Gagal Eksekusi Objek Sengketa Bangunan Milik Guru Besar UGM
Diadang Massa, PN Yogya Gagal Eksekusi Objek Sengketa Bangunan Milik Guru Besar UGM

Sehingga eksekusi bisa kembali dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi

Pemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Izin Desak Anies di Yogyakarta Dibatalkan Mendadak, Anies Singgung Perintah Jokowi
Izin Desak Anies di Yogyakarta Dibatalkan Mendadak, Anies Singgung Perintah Jokowi

Anies Baswedan merespons acara Desak Anies di Yogyakarta dibatalkan mendadak.

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Izin Lokasi
Izin Lokasi "Desak Anies" di Yogyakarta Dicabut Sehari Sebelum Acara, Ini Respons Anies

Izin Lokasi "Desak Anies" di Yogyakarta Dicabut Sehari Sebelum Acara, Ini Respons Anies

Baca Selengkapnya