Keraton Yogyakarta akan cabut izin pemanfaatan lahan Eka Aryawan
Merdeka.com - Setelah dua kali mediasi yang digelar Keraton Yogyakarta terkait gugatan pengusaha Eka Aryawan kepada lima PKL di Gondomanan sebesar Rp 1,12 miliar gagal, Keraton Yogyakarta mempertimbangkan untuk mencabut surat kekancingan (keputusan) tanah Eka Aryawan. Sebab, Keraton menilai Eka tidak memiliki niat baik karena tidak menghadiri dua kali mediasi yang dijadwalkan.
Tim Hukum Keraton Yogyakarta, KRT Niti Negoro mengatakan pihaknya akan merekomendasikan pencabutan surat Kekancingan milik Eka Aryawan.
"Harusnya Eka selesaikan masalah PKL dengan hadir mediasi. Kemarin kita jadwalkan Jumat 2 Oktober, tidak datang. Hari ini pun tidak hadir tanpa kabar," kata Niti Negoro, Selasa (6/10).
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Mengapa Kerto Pengalasan menyerah? Dikutip dari kanal YouTube Embara Lensa, ada yang menyebut penyerahan dirinya sebagai strategi menyusup.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
Rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan pada kepada Panitikismo Keraton Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto. Setelah itu KGPH Hadiwinoto yang akan memutuskan apakah akan dicabut atau tidak.
"Rekomendasinya bisa dicabut atau tidak diperpanjang. Kekancingan Eka itu 10 tahun, sekarang sudah berjalan 3 tahun," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika surat kekancingan tersebut dicabut oleh Keraton Yogyakarta, secara otomatis gugatan Eka Aryawan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta akan batal. Sebab, dasar gugatan tersebut menggunakan surat kekancingan.
"Kalau kekancingan dicabut, dasar gugatan tidak ada. Tanah itu milik Keraton, maka berhak Keraton untuk mencabut," ungkapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gugatan yang diajukan ini berkaitan dengan administrasi lahan emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta dan lahan di sekitarnya.
Baca SelengkapnyaDengan pembatalan tersebut, Pemkot Solo secara hukum dapat memanfaatkan lahan Sriwedari.
Baca SelengkapnyaPemindahan lokasi ini karena pihak pengelola secara sepihak membatalkan izin penggunaan tempat.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaSedianya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto Tegelrejo Yogyakarta
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.
Baca SelengkapnyaSehingga eksekusi bisa kembali dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan.
Baca SelengkapnyaHal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan merespons acara Desak Anies di Yogyakarta dibatalkan mendadak.
Baca SelengkapnyaUsai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaIzin Lokasi "Desak Anies" di Yogyakarta Dicabut Sehari Sebelum Acara, Ini Respons Anies
Baca Selengkapnya