Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kerugian kasus Sumber Waras Rp 191 M, DPRD DKI lapor ke BPK

Kerugian kasus Sumber Waras Rp 191 M, DPRD DKI lapor ke BPK Demo karyawan RS Sumber Waras. ©2013 Merdeka.com/Al Amin

Merdeka.com - Kejanggalan pembelian tanah di RS Sumber Waras sampai saat ini masih menjadi bola panas di Ibu Kota. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus RS Sumber Waras diduga memiliki potensi kerugian negara terbesar di antara temuan kasus yang lain.

Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Panitia Khusus DPRD DKI tindak lanjut Badan Pengawas Keuangan (BPK), Triwisaksana alias Sani. Sani mengatakan pihaknya telah memverifikasi temuan BPK tersebut.

Pernyataan tersebut dilontarkan Sani ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta siang ini di Kantor BPK DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Orang lain juga bertanya?

"Indikasi kerugian daerah dari RS Sumber Waras sekitar Rp 191 miliar rupiah dibandingkan dari temuan lainnya, ini yang paling tinggi, kasus lainnya juga sudah masuk ke ranah hukum. Sementara yang ini ditindaklanjuti kepada penegak hukum agar diusut tuntas dan proaktif," kata Sani di Kantor BPK DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu, (28/10).

Bahkan menurut Sani, terkait kasus ini, masa kerja Pansus diperpanjang guna melanjutkan dan mengawasi laporan ini lebih dalam lagi.

"Masa kerja Pansus dilanjutkan sambil mengawasi dan menindaklanjuti laporan ini," katanya.

Untuk lebih lanjut, setelah diserahkan, pihaknya akan menunggu BPK melakukan audit investigasi terkait kasus tersebut.

"Belum disimpulkan, seminggu dan yang jelas kita akan datang untuk menanyakan sejauh mana audit akan berjalan," tandasnya.

Apabila hasil audit sudah keluar, Sani mewakili tim Pansus berencana akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri, KPK dan Kejagung agar mau membantu bersama-sama mengusut tuntas kasus ini.

"Proses pertama kan penyerahan laporan ke BPK setelah ini rekomendasi dari Pansus yang sudah disepakati di paripurna kan penegak hukum mengusut tuntas ke pro aktif," tegasnya usai pertemuan. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar
DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar

DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
BPK Laporkan Indofarma ke Kejagung soal Dugaan Penyimpangan Rp371 Miliar, Kementerian BUMN Respons Begini
BPK Laporkan Indofarma ke Kejagung soal Dugaan Penyimpangan Rp371 Miliar, Kementerian BUMN Respons Begini

Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Diminta Jerat Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya
Kejagung Diminta Jerat Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya

Kejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi

Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024

Baca Selengkapnya
Polisi Termukan Penyelewengan Bantuan Pemprov Jateng untuk Desa Mencapai Rp2 Triliun
Polisi Termukan Penyelewengan Bantuan Pemprov Jateng untuk Desa Mencapai Rp2 Triliun

Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya