Follow
Ketua DPR desak pemerintah ambil langkah konkret bebaskan WNI
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin mendesak pemerintah segera melakukan tindakan konkret pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Sebab hingga hari ini DPR belum melihat upaya pemerintah membuahkan hasil nyata.
"Terkait tindakan pembajakan terhadap kapal yang berawak warga negara Indonesia di kawasan Filipina yang kesekian kalinya, DPR mendesak pemerintah segera mengambil sikap konkret dalam upaya pembebasan sandera," kata Ade dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 penutupan masa persidangan IV, tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).
DPR juga mendorong pemerintah menginisiasi perjanjian multilateral dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama pengamanan jalur perairan laut sebagai jalur lalu lintas perdagangan.
-
Siapa yang mendukung keselamatan pelayaran Indonesia? PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mendukung keselamatan pelayaran Tanah Air, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
"Agar dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan di jalur tersebut terjamin," jelasnya.
Seperti diketahui rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Di meja pimpinan ada juga Ade dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Puan Maharani pada Pertemuan ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8).
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta negara ASEAN dan India bekerja sama menanggulangi kejahatan maritim.
Baca Selengkapnya
Puan mengutarakan, sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca Selengkapnya