Ketua DPR Minta Pemerintah Cek Kepemilikan Paspor Indonesia 600 WNI Eks ISIS

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah harus mengambil langkah hati-hati dalam memulangkan WNI eks ISIS. Dia menyoroti apakah para WNI ini masih memiliki paspor Indonesia atau tidak dan apa motif para pengikut ISIS ini meninggalkan NKRI.

"Apakah kemudian 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS, itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Puan juga mempertanyakan, apakah para eks ISIS ini betul-betul ingin kembali sebagai warga Indonesia. Hal itu harus dijawab sebelum pemerintah memulangkan mereka.

"Kemudian apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia? Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu seperti apa, situasinya dan kondisinya di sana, apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara indonesia?" kata Ketua DPP PDIP itu.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah langsung buru-buru memberikan keputusan memulangkan sekurangnya 600 mantan pengikut ISIS.

"Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka. Jadi jangan terburu-buru," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.