Follow
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Pencairan BSU Terlambat
Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja. Puan menyayangkan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu belum sampai ke tangan pekerja.
Seharusnya, BSU cair pada bulan April 2022 namun tidak kunjung turun. Pemerintah diminta segera merealisasikan bantuan subsidi upah sebesar Rp 1.000.000 bagi pekerja dan buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
“Kami berharap Pemerintah 'gercep' mencairkan BSU bagi para pekerja. Apalagi Pemerintah sebelumnya sudah menjanjikan bantuan ini turun sebelum Hari Raya Idulfitri," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (10/5).
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Mengapa Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum sebagai solusi untuk kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha? 'Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,' katanya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
-
Bagaimana Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas pekerja dengan aturan pengupahan? 'Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya,' ujarnya.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
BSU diharapkan menjaga daya beli para pekerja setelah lebaran. Puan berharap Kemenaker segera menyusun teknis kebijakan tersebut.
"Bantuan subsidi upah sangat urgen untuk segera dicairkan karena dapat menyubsidi biaya hidup pekerja akibat kenaikan harga komoditas saat Hari Raya dan konsumsi mudik Lebaran," tutur Puan.
Menurut Ketua DPP PDIP ini kebutuhan harga pokok masih tinggi meski momen lebaran usai perlu BSU dicairkan. Apalagi harga komoditas seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, hingga bawang masih mengalami kenaikan.
"Termasuk harga minyak goreng yang meski sudah turun, tapi belum juga kembali normal seperti sedia kala. BSU akan sangat membantu pekerja menyubsidi kenaikan harga ini," kata Puan.
Adapun total pekerja dan buruh yang akan mendapat BSU tahun 2022 ada sebanyak 8,8 juta orang. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp500.000 per orang yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.
Puan menegaskan, Pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat mengapa pencairan BSU masih terkendala.
"Penjelasan dari Pemerintah mengenai keterlambatan pencairan BSU diperlukan untuk mencegah kesimpangsuran. Jangan sampai kendala pencairan ini membuat pekerja bertanya-tanya apakah bantuan subsidi upah tersebut benar ada atau tidak," sebut mantan Menko PMK itu.
Akibat belum jelasnya kapan BSU akan cair, banyak pekerja yang menyuarakan kegelisahan mereka. Untuk itu, penjelasan dan langkah cepat pemerintah mencairkan BSU sangat dinanti.
"Pemerintah juga harus memberi kepastian deadline kapan BSU cair sampai tangan pekerja, agar pekerja bisa memproyeksikan dana tersebut untuk kebutuhan mereka," ungkap Puan.
"Kami juga meminta program ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel," sambungnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah belum menetapkan rumusan UMP 2024, sedangkan tahun 2023 segera berakhir.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
THR harus dibayarkan secara utuh atau penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca Selengkapnya