Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi di Hadapan Kader PDIP
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyebut permasalahan korupsi di negara ini tidak akan mungkin bisa selesai jika hanya dibebankan lembaganya. Sebab menurut Firli, dibutuhkan keinginan dan semangat semua pihak dalam memberangus praktik korupsi di Indonesia.
"Setiap individu, setiap anak bangsa, harus katakan tidak berkeinginan untuk membangun korupsi. Korupsi bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum. Tetapi korupsi adalah juga kejahatan kemanusiaan, tidak hanya merugikan uang negara, roda perekonomian negara, tapi juga merampas hak-hak anak Indonesia," kata Firli.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara PDIP dengan tema Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11).
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
Dalam paparannya, Firli juga mendorong kader PDIP membangun sikap dan perubahan-perubahan perilaku. Diyakininya, pendidikan kader yang dilakukan PDIP bisa mengubah dan memulai sesuatu yang lebih baik ke depannya.
"Karena kalau ini bisa kita lakukan secara baik, maka akan jadi suatu peradaban. Kita ingin bangsa yang memiliki peradaban antikorupsi. Kita ingin membangun negara kita dengan budaya antikorupsi," tegas Firli.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kehadiran Firli adalah bagian dari tradisi di PDI Perjuangan yang selalu mengundang para ahli. Hasto berharap dengan paparan yang diberikan Firli bisa memotivasi kader PDIP dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.
"Dan pimpinan atau expert dari KPK selalu kami libatkan mendidik dan menyiapkan kader Partai," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP komitmen memastikan kader dan calon pemimpin bangsa dididik sejalan dengan prinsip antikorupsi. Dia menyebit, sesuai amanah Megawati Soekarnoputri, PDIP aktif membangun kultur anti korupsi.
"Dan itu dimulai dari proses pendidikan di partai seperti PKN ini. Mengapa hal ini dilakukan? Karena masih saja terjadi korupsi yang dilakukan anggota dan kader Partai. Ibu Ketua Umum dalam setiap kesempatan tidak pernah lelah mengingatkan hal tersebut," kata Hasto.
Hasto mengatakan paparan Firli di acara tadi sangat komprehensif. Misalnya Firli memaparkan terkait tugas, fungsi, dan payung hukum KPK. Firli juga memberikan contoh-contoh yang sangat jelas. Misalnya hal yang perlu diperhatikan oleh kader PDIP agar terhindar dari kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Termasuk pemahaman terhadap definisi tiga hal tersebut.
"Materi tadi sangat penting, komprehensif dan semoga kader PDI Perjuangan mencatat dan menyimak, sehingga bisa menginternalisasikan dalam dirinya," kata Hasto.
"Apa yang disampaikan Pak Firli harus menjadi landasan bagi seluruh anggota dan kader Partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan termasuk korupsi. Kultur inilah yang terus dibangun. Seluruh elemen Partai agar benar-benar memperhatikan seluruh upaya pencegahan korupsi dengan membangun sistem manajemen kepartaian, dan juga sistem pemerintahan yang menjauhkan dari berbagai bentuk korupsi, termasuk gratifikasi," Hasto memungkasi.
Johan Budi menambahkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan korupsi bukan hanya soal kerugian negara. Sebab ternyata ada 30 jenis korupsi yang bisa diklasifikasikan ke dalam 7 klaster.
"Pak Firli juga menegaskan bahwa tugas-tugas KPK ini bukan hanya menangkap lewat OTT saja, tapi juga tugas pencegahan, monitor dan supervisi. Ini semua yang dilakukan oleh KPK. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pengurus partai," kata Johan Budi.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firli pada aparatur sipil negara (ASN) di Aceh juga meminta agar bekerja baik dan tidak mempersulit pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaPemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca SelengkapnyaKPK menyebut, Indonesia tak akan pernah bisa menjadi negara yang maju jika korupsi masih mendarah daging.
Baca SelengkapnyaNawawi menegaskan pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan.
Baca SelengkapnyaFirli berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini.
Baca Selengkapnya"Tidak ada negara yang dapat mewujudkan tujuan negara jika korupsi merebak di seluruh wilayahnya," kata Firli.
Baca SelengkapnyaPrabowo bertekad, ingin memberantas korupsi di Indonesia dan meningkatkan hilirisasi yang sudah digagas Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang masih merajalela sudah mencoreng nama Indonesia.
Baca Selengkapnya