Ketua KPK Ungkap 3 Modus Korupsi Jual Beli Jabatan Penyelenggara Negara

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkap tiga bentuk modus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Tiga modus korupsi terkait dengan jual beli jabatan yang kerap dilakukan oleh penyelenggara negara yakni berupa suap, gratifikasi, dan pemerasan.

"Pertama, yang erat kaitannya dengan jual beli jabatan adalah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Kedua, adalah tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan suap. Ketiga, juga ada kaitannya dengan pemerasan," sebut Firli dalam diskusi virtual yang disiarkan chanel Youtbe KPK, Kamis (16/9).

Firli menjelaskan modus pemerasan terkait jual beli jabatan yang kerap dilakukan oleh penyelenggara negara dengan melakukan pemerasan ketika pejabat negara memiliki kekuasaan, kesempatan, ditambah rendahnya integritas.

Menurutnya, modus itu itu sering terjadi ketika ada penyelenggara negara yang mengetahui posisi strategis di ruang lingkup kerjanya. Dengan rencana memilih orang-orang pilihannya. Sehingga terjadi pemerasan terhadap orang yang sudah lebih dulu menduduki posisi tersebut.

"Kalau ada suatu jabatan yang dianggap oleh penyelenggara negara bahwa yang bersangkutan layak atau tidak, maka bisa terjadi pemerasan dengan kalimat 'apakah anda masih mau bertahan menduduki jabatan tersebut? Kalau mau bertahan maka anda harus bayar sekian, kalau tidak, maka harus diganti' itulah ada tindak pidana korupsi berupa pemerasan," beber Firli.

Firli juga menjelaskan pemerasan berbeda dengan tindak pidana suap. Suap merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa memberi untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan maka masuk ke dalam tindak pidana suap.

"Maka seseorang yang menghendaki atau ingin mempertahankan jabatan, maka dia akan memberikan hadiah atau janji yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi berupa penyuapan," imbuhnya.

Sedangkan modus gratifikasi kerap terjadi karena pihak pemberi menyadari sepenuhnya bahwa pihak penerima erat kaitannya dengan jabatannya.

"Dan pemberi juga sadar, dia memberikan sesuatu berupa gratifikasi kepada para penerima, menyadari perbuatannya," pungkasnya.

Sekedar informasi bahwa sejak 2016, KPK talah mengusut setidaknya delapan kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan yang di mana tiga diantaranya masih dalam proses hukum. Terbaru terkait dugaan kasus jual beli jabatan Bupati Probolinggo Novi Rahman Hidayat yang mulai diusut pada Agutus 2021.

Kemudian, kasus jual beli jabatan yang dilakukan Walikota Tanjung Balai, Syahrial pada April 2021 serta Bupati Nganjuk Rahmah Hidayat yang sudah diproses sejak Mei 2021.

Sedangkan untuk lima kasus lainnya telah berkeuatan hukum tetap, yaitu Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi OTT pada 2016 dan telah divonis 11 tahun penjara. Lalu, Nganjuk Bupati Taufiqurahman yang ditangkap pada 2017 dan mendapat vonis 7 tahun penjara.

Sementara di tahun 2018, terdapat dua kepala daerah yang terjerat kasus OTT terkaiy jual beli jabatan yaitu, Bupati Jombang Nyono Suharil yang divonis 3,6 tahun serta Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang divonis 5 tahun. Kemudian dintahun 2019, Bupati Kudus Muhammad Tamzil Ditangkap dan telah dijatuhi vonis selama 8 tahun.