Ketua MPR: Tegas pada KKB Bukan Pelanggaran HAM
Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan bersikap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukalah sesuatu yang melanggar HAM, karena sudah banyak korban jatuh akibat tindakan mereka.
"Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat. Memangnya para pembunuh rakyat tak berdosa itu peduli HAM?" kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (28/4).
Negara berkewajiban merespons dengan tegas aksi KKB yang memerangi negara selama ini, yang ditandai dengan pembunuhan Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil, serta melakukan pembakaran sekolah, rumah, dan properti lain milik masyarakat.
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
Penegasan itu menanggapi pernyataan sikap dan pola pikir PBHI dalam memandang kekerasan bersenjata yang berkelanjutan di tanah Papua, yang sudah begitu banyak menelan korban jiwa.
"PBHI harusnya juga menghayati dan bersimpati kepada semua pihak yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan, bahkan pembunuhan, oleh KKB," kata Bamsoet seperti dilansir Antara.
Ketua DPR RI ke-20 itu juga menegaskan, untuk keutuhan NKRI dia siap bertanggung jawab.
"Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM, itu musnah dan rata dulu," tegas dia.
Dengan begitu, lanjut Bamsoet, rakyat Papua bisa hidup tenang dan damai kembali.
"Jika ada yang mempersoalkan statement saya, soal HAM kita bicarakan kemudian, sebagai pimpinan MPR saya siap pasang badan dan bertanggung jawab," ucapnya.
Jika PBHI mengaku selalu memperjuangkan keadilan, kata dia, seharusnya juga bersimpati kepada negara dan semua keluarga korban kekerasan dan pembunuhan oleh KKB.
"Bukan hanya bersimpati kepada KKB dan membela HAM mereka," sebut Bamsoet.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaBamsoet menilai salah satu cara penyelesaian persoalan KKB melalui pendekatan budaya dan kesejahteraan.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaDalam kejadian tersebut, telah membuat satu pimpinan KKB di Papua, Abubakar Kogoya tewas.
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sebagai bentuk antisipasi penembakan yang dilakukan KKB
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.
Baca Selengkapnya