Ketum PPP sebut DPR lebih baik tingkatkan kinerja daripada minta apartemen
Merdeka.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak rencana pembangunan gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR. Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) menyarankan anggota DPR lebih baik memperbaiki kinerja dulu ketimbang meminta gedung dan apartemen baru.
"Fraksi PPP tegas bahwa saat ini yang harus dibuktikan oleh DPR adalah peningkatan kinerja kedewanan terutama kinerja legislasi," kata Romi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Salah satu alasan PPP menolak wacana dua proyek itu karena kinerja anggota dewan yang belum maksimal. Hal tersebut ternyata diamini Presiden Joko Widodo yang menyebut DPR baru menyelesaikan 14 dari 59 UU di Prolegnas 2017.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
"Padahal DPR sudah memasuki tahun ke 3, ini tentu merupakan satu cambuk presiden kepada DPR untuk lebih meningkatkan kinerja," tegasnya.
Oleh karena itu, Romi mengusulkan agar DPR memanfaatkan gedung yang sudah ada ketimbang membangun gedung baru. Apalagi, pembangunan gedung dan apartemen bagi anggota DPR diyakini dapat menguras kas negara dalam jumlah besar.
Di sisi lain, Romi juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memoratorium pembangunan gedung-gedung lembaga dengan memakai APBN. DPR diminta menghormati keputusan pemerintah yang menilai dua proyek itu bukan prioritas.
"DPR harus juga menghormati hal tersebut sebagai keinginan bersama," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Anton menyebut, untuk pembangunan gedung baru DPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 320,44 miliar.
"Dananya itu 300 bangun gedung Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung," kata Anton.
Anggaran pembangunan gedung, kata Anton, telah masuk dalam pagu anggaran di APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Pembangunan gedung baru ini merupakan proyek multiyears.
"(APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 ya dari situ Rp 5,7 triliun itu," jelasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnya