Kewenangan DPD lemah, usul daerah kerap terkendala di level nasional

Merdeka.com - Penguatan DPD RI harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Beberapa di antaranya seperti kebutuhan pembangunan daerah dan nasional serta aspirasi dari rakyat di daerah yang menginginkan wakilnya benar-benar berperan lebih besar di pusat.
"Kami masyarakat di daerah sangat memerlukan penguatan DPD RI sebab kebutuhan lokal kedaerahan selama ini kami sering berkonsultasi dengan DPD RI," kata Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Herwin Yatim, Rabu (7/9).
Anggota pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mengatakan sejumlah usulan dari daerah kerap menemui kendala ketika tiba di level nasional. Sebab DPD RI tidak memiliki kewenangan lebih untuk memperjuangkannya.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
"Alhamdulillah intensitas pertemuan dan diskusi dengan anggota DPD RI selama ini sangat bagus dalam menyerap aspirasi turun langsung ke masyarakat namun ketika dibawa ke nasional perannya sering kandas di situ," kata dia.
Menurutnya, DPD lahir dari sebuah kemajemukan bukan dari golongan tertentu. Begitu juga dengan anggota DPD terdiri dari banyak lapisan masyarakat. Karenanya, jika diberikan kewenangan lebih akan sangat aspiratif tidak mementingkan kepentingan golongan sendiri.
"Kami berpendapat segera DPD diperkuat kewenangannya sebab kami percaya sebagai wakil daerah DPD benar-benar akan mementingkan kepentingan pembangunan di daerahnya," kata Herwin. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnya
Dahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.
Baca Selengkapnya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya