Komisi III Sebut Jokowi Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta secara khusus salah satu pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dihapus. Erma menyebut, Jokowi meminta pasal penghinaan presiden dihapus.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan komisi III di Istana Merdeka, kemarin (23/9). Erma mengatakan, Jokowi merasa tidak perlu ada pasal penghinaan presiden.

"Di rapat itu, Pak presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden, beliau mengatakan bahwa saya sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Namun, Erma beda pendapat dengan Jokowi. Erma berkukuh pasal penghinaan diperlukan. Kata politikus Demokrat itu, DPR bikin RUU KHUP bukan hanya untuk Presiden Jokowi.

"Pak Presiden mengatakan begitu, tetapi kan kami bikin, sekali lagi kami bikin RUU KUHP bikin undang-undang di negara ini bukan untuk satu orang, bukan untuk satu partai tetapi untuk Indonesia," ujar Erma.

Dia menilai, kehormatan presiden harus dijaga kehormatannya. Ditambah, Presiden bisa langsung melaporkan penghinanya dengan pasal tersebut.

"Apa mau dihina kehormatannya. Apa mau misalnya saya dihina nanti saya suruh fans club saya ngadukan, mau begitu?," ucapnya.