Komisi IX DPR Minta Bisnis SIP & STR Kedokteran Ditelusuri: Untuk Apa Saja Uangnya?

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay ikut menyoroti Pernyataan Menkes terkait bisnis Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan nilai Rupiah yang sangat fantastis. Menurutnya, bisnis SIP dan STR hal perlu ditelusuri dan didalami.

"Bayangkan, dalam setahun diperkirakan ada Rp430 miliar biaya pengurusan izin. Belum lagi, untuk dapat izin itu ada sejumlah persyaratan lain, termasuk 250 Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Sementara untuk mendapatkan SKP itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit," ujarnya lewat pesan tertulis kepada merdeka.com, Rabu (22/3).

"Selama ini, masyarakat mungkin tidak mengetahui ini. Bahkan, DPR pun sepertinya tidak mengetahuinya secara detail. Di sini peran Menkes menjadi penting. Sebab, beliau berani menyampaikannya secara terbuka," sambungnya.

Dampak Izin Praktik Mahal

Saleh berujar, izin praktik dan tanda registrasi yang mahal ini berimplikasi luas. Paling tidak, di hilir nanti akan menyebabkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Akibatnya, masyarakat dituntut untuk membayarnya.

"Masalah lain, dana besar yang terkumpul tersebut tidak jelas peruntukannya. Institusi yang mengelola perizinan ini tidak pernah menjelaskan kepada publik. Dengan pernyataan pak menkes ini, diyakini akan semakin banyak pertanyaan seputar hal itu," tuturnya.

Oleh karena itu, Saleh meminta instansi terkait yang mengelola SIP dan STR untuk menjelaskan hal-hal yang penting perlu diketahui. Seperti penetapan biaya dan pertanggung jawabannya.

"Apa dasar hukum penetapan biaya tersebut? Mengapa besarannya sampai Rp6 juta?, Untuk apa saja uang sebanyak itu? Siapa yang mengelolanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah para dokter yang membayar mendapat laporan penggunaannya? Apakah ada laporan kepada kemenkes atau dinas kesehatan? dan hal-hal lain yang terkait," tuturnya.

Saleh menegaskan, pelayanan kesehatan dan seluruh ruang lingkupnya haruslah tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sedapat mungkin, aspek komersialisasinya harus dihilangkan.

"Yang jelas, kita mendukung menkes yang mencoba membuka masalah ini ke publik. Harapannya, pelayanan kesehatan akan semakin baik. Dokter-dokter yang melayani adalah dokter-dokter yang lahir dan tumbuh secara genuine sebagai pekerja kemanusiaan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ‘bisnis’ Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter di Indonesia. Menurut Budi, bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan hingga triliunan.

Budi menyebut, dalam setahun sebanyak 77.000 STR diterbitkan. Sementara besaran biaya untuk penerbitan STR berkisar Rp6 juta per orang.

“Ya aku kan bankir 77.000 kali Rp6 juta kan Rp430 miliar. Oh pantes ribut, Rp400 miliar setahun,” kata Budi pada Rabu (15/3).

STR merupakan dokumen atau bukti tertulis yang menunjukkan dokter telah mendaftarkan diri dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Sementara SIP merupakan bukti tertulis yang secara sah diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) sebagai tanda telah diberi kewenangan untuk menjalankan praktik.

Untuk memperoleh STR, kata Budi, seorang peserta didik kedokteran membutuhkan 250 Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan tertentu, salah satunya seminar.

Sekali penyelenggaraan seminar, kata Budi, rata-rata memperoleh empat SKP dengan biaya berkisar Rp1 juta per peserta.

"Jadi, kalau ada 250 SKP per tahun, menjadi Rp62 juta, dikali 140.000 jumlah dokter, itu kan Rp1 triliun lebih. Pantas ramai," katanya.

Budi mengatakan, besaran biaya itu harus ditanggung dokter untuk menebus kelulusan.

"Kasihan dokternya, karena mereka harus membayar. Kalau dokternya enggak bayar, nanti dibayarin orang lain, dan obat jadi mahal karena sales and marketing expances jadi naik. Menderita juga rakyatnya," katanya. (mdk/lia)