Komisi V DPR: Selidiki pegawai fiktif di perum Airnav Indonesia
Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing mendesak penegak hukum segera menyelidiki manajemen perusahaan yang tidak profesional di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau dikenal dengan Air Navigation (Perum Airnav).
"Kinerjanya (Perum Airnav) masih kurang efektif," ujar Anton di Jakarta, Rabu (12/8).
Anton melanjutkan, Perum Airnav seharusnya mampu mengelola perusahaan secara profesional. Bukan sebaliknya, muncul banyak masalah, banyak tikus primitif, dan pegawai fiktif.
-
Siapa yang perlu punya kemampuan manajemen? Tanpa kemampuan manajerial yang solid, akan sulit bagi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa keterampilan yang dianggap penting oleh perusahaan di Indonesia? Menariknya adalah sebanyak 69 persen pemimpin perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan merekrut seseorang tanpa keterampilan AI.
"Kok di jaman gini masih ada pegawai fiktif. Koq tidak muncul dalam audit? Apakah audit cuma formalitas?," tanya Anton.
Anton menyoroti direktorat personalia yang langsung berurusan dengan pegawai out sourcing. Dengan segera menyelidiki jumlah fiktif pegawai outsourcing, Anton yakin, penegak hukum akan menemukan berbagai kejanggalan lainnya di Perum itu.
"Kalau ada penyimpangan anggaran maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti. Itu tak boleh dibiarkan karena menyangkut uang rakyat dan keselamatan penerbangan," katanya.
Anton berjanji, setelah reses, Komisi V DPR akan rapat kerja Perum Airnav dan menanyakan berbagai masalah di perusahaan itu.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, banyaknya dugaan proyek fiktif di Airnav. Proyek-proyek fiktif itu disinyalir sudah berlangsung lama yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dari temuan CBA, sejumlah proyek fiktif selama ini ''berjalan'' dengan tenang di Perum Airnav, terutama soal jumlah tenaga kerja outsourcing, jumlah yang benar-benar bekerja jauh lebih kecil dari kontrak.
"Perusahaan menyiapkan anggaran Rp 50 miliar untuk gaji. Untuk outsourcing, dianggarkan sekitar Rp 5 juta per orang per bulan. Berapa jumlah tenaga luar sesungguhnya, berapa gaji dibayar. Aparat harus segera menindaklnjutinya," ungkapnya. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca SelengkapnyaTim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan bahwa masih ada pejabat publik yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sembarangan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca SelengkapnyaIrfan mengatakan dua pilot tersebut telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Baca Selengkapnya